Mahfud Setuju JK: Tanpa Hak Angket, Demokrasi Rusak dan Pemilu Tak Ada Gunanya

JAKARTA- Cawapres 03, Mahfud MD, mengaku setuju dengan pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut hak angket diperlukan untuk menginvestigasi kecurangan Pemilu 2024.

Menurut dia, hak angket di DPR perlu dilakukan untuk klarifikasi atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kalau tidak diselesaikan di DPR maka demokrasi akan rusak dan pemilu tak ada gunanya,” kata Mahfud MD melalui platform X, Jumat (8/3/2024).

Jika kekisruhan Pemilu 2025 didiamkan dan tidak ditindaklanjuti, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

“Mengapa? Karena akan timbul kebiasaan ke depannya bahwa yang akan menang pemilu hanya kelompok yang berkuasa dan banyak uang,” ujar Mahfud.

Mahfud juga setuju terkait pernyataan JK yang menyebut Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah dejak 1955.

Dia menegaskan, para elite politik harus sadar bahwa akan ada bahaya besar jika krisis ekonomi dan krisis politik bertemu. Hal itu bisa menimbulkan huru-hara yang besar.

“Saya sendiri selalu menegaskan, bahwa apa pun hasil angket tak bisa membatalkan hasil Pilpres. Kesahan Pilpres secara hukum terletak di KPU dan putusan MK, sama sekali tak ada hubungan dengan angket,” ungkap Mahfud.

JAKARTA- Cawapres 03, Mahfud MD, mengaku setuju dengan pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut hak angket diperlukan untuk menginvestasikan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut dia, hak angket di DPR perlu dilakukan untuk klarifikasi atas berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kalau tidak diselesaikan di DPR maka demokrasi akan rusak dan pemilu tak ada gunanya,” kata Mahfud MD melalui platform X, Jumat (8/3/2024).

Jika kekisruhan Pemilu 2025 didiamkan dan tidak ditindaklanjuti, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

“Mengapa? Karena akan timbul kebiasaan ke depannya bahwa yang akan menang pemilu hanya kelompok yang berkuasa dan banyak uang,” ujar Mahfud.

Mahfud juga setuju terkait pernyataan JK yang menyebut Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah dejak 1955.

Dia menegaskan, para elite politik harus sadar bahwa akan ada bahaya besar jika krisis ekonomi dan krisis politik bertemu. Hal itu bisa menimbulkan huru-hara yang besar.

“Saya sendiri selalu menegaskan, bahwa apa pun hasil angket tak bisa membatalkan hasil Pilpres. Kesahan Pilpres secara hukum terletak di KPU dan putusan MK, sama sekali tak ada hubungan dengan angket,” ungkap Mahfud.

Tinggalkan Komentar