Indonesiainside.id, Banda Aceh – Beragam persoalan menyelimuti proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) khususnya di Aceh. Hal tersebut terungkap saat diskusi virtual yang difasilitasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh.
Adapun narasumber dalam diskusi itu yakni Dr. Taqwaddin Husin (Kepala Ombudsman Aceh), Azhari (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh), Devi Riansyah (Sekretaris Dinsos Aceh) dan Rizal Falevi Kirani (Ketua Komisi V DPRA). Selain itu, puluhan partisipan dari berbagai kalangan dan daerah juga ikut serta, mengingat masalah ini adalah isu yang sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.
Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin menjelaskan, berdasarkan penelusuran pihaknya, banyak Bansos maupun BLT terlambat dalam penyalurannya. Kemudian, minim informasi terhadap penerima bantuan hingga tidak tepat sasaran terjadi juga di lapangan.
“Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk penyaluran BLT dan Bansos. Di antaranya yaitu proses penyaluran masih terlambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, timbulnya potensi konflik di desa,” ujar Taqwaddin kepada Indonesiainside.id, Rabu (20/5).
Hal senada juga diungkapkan anggota dewan Falevi Kirani. Menurutnya, masih banyak terjadi permasalahan di lapangan sehingga menimbulkan konflik antarwarga gara-gara Bansos dan BLT tidak tepat sasaran.
“Kalau kita cermati berdasarkan aturan prosesnya sudah sangat bagus, didata oleh relawan desa, kemudian dibahas dalam Musdessus. Tapi kenyataannya gelombang protes timbul dimana-mana, berarti ini ada sesuatu yang salah. Kami dan Ombudsman sama-sama mengawasi proses penyaluran bantuan ini, jangan sampai hal ini membuka pintu korupsi,” kata Fahlevi.
Sementara itu, Sekretaris Dinsos Aceh, Devi Riansyah menjelaskan penyaluran Bansos hingga saat ini hampir rampung di seluruh kabupaten kota. Namun, dia mengakui terdapat kendala dalam penafsiran data penerima bantuan di lapangan.
“Sudah 21 kabupaten kota yang kita salurkan. Data penerima bantuan antara Dinsos dan DPMG sama, dan kami saling cross check. Namun yang menjadi kendala di lapangan untuk penerima bantuan yaitu terkait Orang Miskin Baru atau OMB, karena penafsiran di lapangan persepsinya berbeda-beda,” ujar Devi.
Di penghujung diskusi, Taqwaddin mengharapkan agar pendataan harus komprehensif dan data penerima bantuan supaya diinformasikan ke publik. Tujuannya, supaya dapat dikoreksi jika ada yang tidak tepat dalam menerima bantuan.
“Hal itu penting dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik di desa,” sebut Taqwaddin, selaku Kepala Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik di Aceh.(PS)