NasDem Minta Penanganan Kasus Suap Oknum Jaksa Dikembalikan ke Kejaksaan

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat, Taufiqulhadi, merespons dua Jaksa Kejati DKI yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Taufiq berharap penanganan dua Jaksa tersebut dikembalikan ke Kejaksaan.

“Antara lembaga-lembaga penegak hukum ini, dia sebetulnya ada MOU yang kedua, KPK itu ketika rapat dengan komisi 3 itu ada kesimpulan agar melakukan koordinasi dengan sesama lembaga penegak hukum, dalam segala hal,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7).

Dia melanjutkan, termasuk dalam hal ini koordinasi dalam masalah penanganan perkara, baik perkara penyuapan maupun korupsi. Menurut Taufiq, dalam MoU bila ada aparat kepolisian atau kejaksaan yang terlibat kasus suap atau korupsi maka diproses oleh lembaga yang bersangkutan.

‎”Kita awasi bersama sama komisi 3 dengan KPK, di proses tidak. Tapi lebih baik itu adalah prosesnya penangkapan atau sebagainya itu diserahkan kepada lembaga tersebut. kenapa? Biar lembaga tersebut tidak merasa hilang muka, nah seperti itu. Kan itu ada kesimpulan di dalam rapat untuk melakukan koordinasi,” kata dia.

Selain itu, terkait jabatan Jaksa Agung pada periode 2019-2024, NasDem memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Ini karena penyusunan menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Kalau persoalan diganti atau tak diganti, itu berkaitan dengan presiden,” kata dia. Taufiq menilai, sejak dilantik pada 2014 silam, kinerja Kejaksaan dibawah Prasetyo cukup baik.

“Tapi sejauh ini anggota komisi III semuanya, tak merasa kinerja kejaksaan buruk. Itu persoalan diganti tak diganti satu hal, tapi soal kinerja lain hal,” katanya

Meski demikian, Taufiq membantah jika Komisi III DPR memberikan pembelaan kepada kejaksaan atas kasus yang kini tengah dihadapi. Jaksa Agung dulunya merupakan politikus NasDem.(EPJ)

Tinggalkan Komentar