Indonesiainside.id- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Mardani Ali Sera, meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan berbagai hal terkait wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian. Pertimbangan itu perlukan dilakukan terutama masalah kondisi fiskal dan dampak proses birokrasi.
Dia menjelaskan, ide menambah kementerian memang hak prerogatif presiden terpilih, walaupun tentu nantinya perlu ada revisi Undang-Undang (UU) terkait yakni UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
“Saya agak menolak tentang pembengkakan (penambahan) kementerian ini. Seharusnya, reformasi birokrasi itu rumusnya sederhana, yaitu miskin struktur, kaya fungsi. Jangan sampai justru makin banyak struktur, malah koordinasinya jadi berantakan,” kata Mardani dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (13/5/2024).
Basis dari reformasi birokrasi adalah struktur yang tidak perlu berjumlah banyak tetapi fungsinya yang kaya. Hal itu telah dilakukan di beberapa negara maju berupa jumlah kementerian yang sedikit namun bisa mewadahi banyak fungsi.
Menurut Mardani, menambah jumlah kementerian dinilai bisa memperumit masalah, terutama tentang kondisi keuangan. Dia mengingatkan soal kekuatan fiskal jangan sampai habis untuk menggaji karyawan nantinya.
Di samping itu, akan muncul berbagai permasalahan akibat makin banyak struktur kementerian berupa proses birokrasi yang rumit. Di antara permasalahan yang muncul adalah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, kewenangan yang saling tumpang tindih atau overlapping, dan kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai jadi terikat dengan birokrasi, lalu menciptakan berbagai regulasi yang saling bertentangan,” tegas Mardani.