Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah telah mewacanakan penerapan pola hidup baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah menyatakan sudah menyiapkan protokol kesehatan di berbagai sektor usaha, untuk menjalani hidup baru ini.
Menghadapi new normal ini, pengusaha di sektor pariwisata meminta bantuan modal kerja dari pemerintah sedikitnya Rp21 triliun. Stimulus ini diajukan mengingat bisnis mereka terpuruk sejak pandemi menjalar di Indonesia.
“Kami dari sektor pariwisata meminta untuk mengajukan agar kita diberikan modal kerja, karena kan situasinya saat ini selama Covid-19 banyak hotel dan restoran tutup,” ujar Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran kepada Indonesiainside.id.
PHRI menilai, beragam stimulus dan relaksasi yang dikucurkan pemerintah sejauh ini kurang maksimal. Terutama untuk menopang kegiatan produksi atau operasional perusahaan.
Yusran bilang, masalah utama yang dihadapi pengusaha adalah pembayaran listrik. Terkait hal ini, PHRI meminta keringanan penghapusan pembayaran minimum listrik.
“Jadi kita bayar apa yang kita pakai. Namun sampai saat ini kan tidak ada realisasinya, karena banyak hotel dan restoran harus tutup, karena operasionalnya bergantung dengan pergerakan orang. Kemudian restoran juga sama, otomatis tidak menghasilkan,” paparnya.
“Yang paling berat lagi banyak mayoritas kita mengambil paketnya PLN yang premium, yang sebelum Covid-19 mereka menawarkan ke kita, tapi begitu dengan premium paket itu dampaknya tinggi jadinya,” imbuh Yusran.
Yusran mengatakan, modal kerja dibutuhkan untuk menggelindingkan kembali roda perekonomian yang selama ini terhenti. Modal kerja ini diperlukan minimal untuk operasional kembali selama enam bulan ke depan.
“Kalau dari pengajuan kita, pemerintah kan telah mengeluarkan penyelamatan ekonomi nasional (PEN), itu yang kita ajukan dasarnya dari hotel dan restoran berdasarkan data BPS, perhitungannya dari total rooms yang kita punya di seluruh Indonesia (tingkat hunian hotel),” jelas Yusran.
“Jadi ada bintang 5,4,3,2,1 dan nonbintang, masing masing cara perhitungannya berbeda-beda. Kemudian restoran juga, jadi di situ diperhitungkan kontribusi modal kerja dianggap bisa membantu mensubsidi listrik dan tenaga kerja, jadi total maksimum kalau kita hitung berdasar data BPS kurang lebih Rp21 triliun,” ucapnya. (SD)