Indonesiainside.id – Lonjakan harga tiket pesawat domestik bukan lagi sekadar keluhan musiman. Bahkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin turut mengeluh ketika mengirim relawan Kemenkes ke Sumatera dalam upaya membantu korban banjir dan longsor, yang akhirnya harus transit ke Malaysia terlebih dahulu.
Isu ini telah mengakar dan berulang kali menjadi perbincangan di ruang publik, mulai dari media sosial, forum konsumen, hingga pelaku industri pariwisata. Masyarakat pun mendesak pemerintah memberikan solusi atas masalah harga tiket pesawat mahal ini yang tidak kunjung selesai.
Akan tetapi, alih-alih memberikan solusi, justru Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyalahkan praktik penjualan tiket pesawat melalui online travel agent (OTA) sebagai pemicu lonjakan harga. Sehingga meminta Kemneterian Pariwisata (Kemenpar) untuk mengatur OTA agar meniadakan rute transit.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai bahwa solusi itu tidak menyentuh akar persoalan. Bahkan, wacana agar OTA tidak lagi mengalihkan pencarian ke penerbangan transit ketika _direct flight_ habis justru dianggap berpotensi merugikan konsumen dan mempersempit akses antarwilayah.
“Kalau saya jujur aja, saya tidak setuju dengan ide Kemenhub untuk menghilangkan opsi transit. Sekarang ini traveler itu punya kebutuhan beragam untuk ber-traveling, dengan tujuan apa pun,” terangnya.
Ia menilai platform digital seperti OTA sejatinya hadir untuk membantu konsumen “menjahit” perjalanan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Menutup opsi transit dinilai tidak menyelesaikan masalah, karena rute tersebut tetap akan muncul di platform lain, termasuk saat konsumen datang langsung ke maskapai.
“Kalau OTA tidak diperbolehkan menampilkan rute transit, apakah itu menjamin rute transit tidak muncul di OTA lainnya? OTA mana yang bisa disuruh Kemenhub untuk menghilangkan jalur transit? Apakah bisa seluruh OTA disuruh tutup? Tidak mungkin,” tegasnya.
Maulana juga mempertanyakan alasan di balik wacana tersebut. Jika tujuannya agar harga mahal tidak terlihat publik, menurutnya itu justru menunjukkan pendekatan yang keliru.
“Kenapa rute transit itu ditutup? Supaya nggak kelihatan harganya mahal. Tapi faktanya kan kondisi itu tetap ada. Pada saat datang ke airline, maskapai juga akan membuatkan kombinasi rute,” kata dia.
Dirinya menilai bahwa himbauan tersebut hanya untuk menghilangkan “image” mahal, bukan menurunkan biaya perjalanan itu sendiri. Padahal, realitas mahalnya perjalanan domestik, khususnya ke wilayah Indonesia Timur dan ujung barat seperti Sumatera merupakan persoalan struktural yang harus dievaluasi.
“Indonesia ini negara kepulauan yang luas. Fakta bahwa traveling ke ujung Sumatera dan ke Indonesia Timur itu mahal, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena mahal, aksesnya malah dihilangkan,” jelas Maulana.
Menurut PHRI, langkah tersebut justru berisiko memperburuk kondisi daerah yang selama ini sudah terkendala konektivitas dan distribusi wisatawan. Apalagi dikatakan bahwa OTA bukan pihak yang menciptakan harga maupun rute, melainkan maskapai penerbangan itu sendiri.
“Sepaham saya, OTA itu tidak membentuk rute dan tidak membentuk harga. Itu create by system. Sistem yang membaca semuanya,” jelasnya.
Ia membandingkan mekanisme tersebut dengan sistem pencarian hotel, di mana konsumen bisa melihat harga termurah hingga termahal, rating, dan kelas hotel secara terbuka. Digitalisasi, menurutnya, justru memberi keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih kombinasi perjalanan yang paling masuk akal.
“Kalau itu dilarang, alasannya nggak tepat. Kalau supaya tidak muncul harga mahal, berarti hanya mementingkan persepsi publiknya saja. Tidak ada benefit plus bagi masyarakat. Justru merugikan karena informasinya hilang,” tutur dia.
PHRI juga menyoroti lemahnya konektivitas domestik yang justru membuat rute luar negeri lebih menarik. Salah satu contoh yang disampaikan adalah Aceh. “Sekarang orang mau ke Aceh harus transit ke Kuala Lumpur. Itu fakta. Penerbangan domestiknya kan paling cuma dari Jakarta. Bahkan dari Sumatera lebih murah ke Kuala Lumpur daripada ke Jakarta,” kata Maulana.
Dalam kondisi tersebut, menutup opsi transit di OTA dinilai bukan solusi, melainkan berpotensi memperparah keterisolasian daerah. “Masalahnya bukan di OTA. Yang harus dievaluasi itu faktor apa yang membuat tiket domestik mahal. Bukan menutup informasinya,” imbuhnya.
Sementara dari sisi industri, Maulana mengingatkan adanya risiko ketidakpastian hukum dan iklim usaha. Ia mempertanyakan sejauh mana Kemenhub bisa memaksa seluruh OTA, terutama OTA asing yang tidak berbadan hukum di Indonesia dapat mematuhi imbauan tersebut.
“Himbauan itu apakah akan dituruti semua OTA? Kan tidak. Apalagi OTA yang tidak berbadan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan semacam itu justru hanya akan menekan OTA lokal yang patuh aturan, sementara pemain asing tetap bebas beroperasi. “Yang comply ditekan terus, yang lain dibiarkan. Itu tidak bagus. Ya bisa saja (OTA lokal cabut dari Indonesia),” pungkas dia.