Indonesiainside.id – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menilai tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan manfaat sektor pariwisata di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai membuat wisatawan mancanegara lebih memilih menghabiskan waktu di kota-kota besar dibandingkan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata di daerah.
Menurut Putra, mahalnya biaya transportasi udara domestik berdampak pada terbatasnya pergerakan wisatawan ke wilayah pelosok yang sebenarnya memiliki potensi wisata besar. Akibatnya, perputaran ekonomi dari sektor pariwisata lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat kota dan dinikmati oleh pelaku usaha berskala besar.
“Rakyat kecil dipaksa menjadi penonton di tengah akumulasi kapital korporasi besar,” kata Putra di Jakarta, Kamis (4/6).
Ia menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal, termasuk pelaku usaha mikro, pedagang kecil, pengelola homestay, hingga komunitas wisata di daerah. Namun, tingginya biaya perjalanan dinilai menjadi penghambat distribusi manfaat ekonomi tersebut.
Selain persoalan harga tiket pesawat, Putra juga menyoroti ketimpangan antara tingginya nilai investasi sektor pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja yang dinilai belum optimal. Berdasarkan data yang disampaikan, investasi pariwisata mencapai Rp25,34 triliun atau tumbuh 76,67 persen, tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti pertumbuhan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
“Ini membuktikan bahwa investasi pariwisata kita saat ini bersifat padat modal (capital-intensive) dan terkonsentrasi pada korporasi besar,” ujarnya.
Menurut Putra, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus investasi yang masuk lebih banyak mengalir ke proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan modal tinggi, sementara keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi pariwisata masih relatif terbatas.
Ia juga mengkritik strategi pengembangan pariwisata nasional yang dinilai terlalu bergantung pada pasar penerbangan jarak jauh. Ketergantungan tersebut membuat sektor pariwisata rentan terhadap berbagai dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang dapat mengganggu konektivitas internasional.
Putra mencontohkan dampak gangguan ruang udara di kawasan Timur Tengah yang menyebabkan pembatalan 1.444 penerbangan dan berpotensi menghilangkan sekitar 160.052 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Menurutnya, langkah mengalihkan target pasar ke kawasan regional sebagai respons atas situasi tersebut hanya bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar persoalan ketergantungan pasar wisata.
Di sisi lain, Putra juga menyoroti pertumbuhan sektor akomodasi dan kuliner yang tercatat mencapai 13,14 persen. Namun, ia menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan sektor informal.
Sektor formal yang mendapatkan berbagai insentif fiskal dinilai lebih banyak menikmati pertumbuhan tersebut, sementara pelaku usaha rakyat seperti warung makan dan pengelola homestay mandiri masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya bahan baku pangan maupun energi.
Sementara itu, data yang dihimpun ANTARA menunjukkan adanya kenaikan harga tiket pesawat domestik pada sejumlah rute populer sepanjang tahun 2026. Untuk rute Jakarta-Bali misalnya, tarif ekonomi sekali jalan yang sempat berada pada kisaran Rp800 ribu hingga Rp1,1 juta saat program diskon pemerintah berlangsung di awal tahun, kini meningkat menjadi sekitar Rp1,4 juta hingga Rp2,3 juta pada akhir Mei 2026.
Pada periode dengan tingkat permintaan tinggi, tarif bahkan tercatat mencapai Rp1,8 juta hingga lebih dari Rp2 juta untuk sekali perjalanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga tiket ekonomi saat ini berada sekitar 20 hingga 50 persen lebih tinggi dibandingkan periode diskon pemerintah, bahkan pada waktu tertentu mendekati dua kali lipat dari tarif promosi yang berlaku pada awal tahun.
Putra berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap biaya transportasi udara domestik sekaligus memperkuat kebijakan yang mampu memperluas manfaat sektor pariwisata hingga ke masyarakat di daerah, sehingga pertumbuhan industri pariwisata tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.