Indonesiainside.id – Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengingatkan Pemerintah, khususnya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), untuk lebih berhati-hati dalam rencana membuka kembali pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
Pernyataan tersebut disampaikan Neng Eem dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama KP2MI yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 28 April 2025. Ia mengingatkan bahwa membuka moratorium bukan sekadar solusi untuk menghilangkan masalah, melainkan bisa membuka potensi masalah baru jika pemerintah tidak mempersiapkan kebijakan dengan matang.
“Membuka Moratorium bukan semata menghilangkan masalah, namun akan membuka potensi masalah kembali jika pemerintah tidak matang. Sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2011, tercatat sekitar 185 ribu PMI berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Fakta ini menunjukkan masih sangat lemahnya pengawasan dan celah besar dalam sistem migrasi tenaga kerja Indonesia,” tegas Neng Eem.
Isu Perlindungan Hukum bagi PMI di Arab Saudi
Salah satu hal yang menjadi sorotan Neng Eem adalah perlindungan hukum bagi PMI, khususnya pekerja domestik perempuan yang bekerja di Arab Saudi. Ia mengungkapkan bahwa banyak sekali kasus yang terjadi pada pekerja sektor domestik, terutama pekerja perempuan, yang mengalami perlakuan tidak adil, seperti pelecehan seksual atau tindakan kekerasan lainnya, namun justru lepas dari jerat hukum. Sebaliknya, jika PMI dituduh melakukan tindakan kriminal, hukuman yang diterima oleh mereka sering kali tidak adil.
“Pekerja sektor domestik di luar negeri kerap dianggap hanya menjadi budak, dan apabila terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi. Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” tandasnya.
Neng Eem juga menekankan bahwa pembukaan moratorium khusus untuk pekerja perempuan perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut hanya bisa dilakukan jika hukum yang diberlakukan di Arab Saudi atau perjanjian yang tercapai adalah hukum yang disepakati bersama atau hukum internasional yang dapat menjamin perlindungan bagi pekerja.
Ia juga memberikan contoh mengenai pekerja migran perempuan di Qatar yang tidak boleh berangkat ke Arab Saudi karena stabilitas hukum yang menjadi pertimbangan negara tersebut. Ini menunjukkan pentingnya adanya jaminan perlindungan hukum yang jelas dan kuat sebelum memutuskan untuk membuka moratorium bagi pekerja migran perempuan.
Lebih lanjut, Neng Eem menambahkan bahwa pemerintah perlu mengupayakan jalur diplomasi bilateral dan multilateral yang jelas dengan negara-negara penerima pekerja migran. Diplomasi yang kuat dan kesepakatan yang jelas akan membantu melindungi PMI dari potensi penyalahgunaan dan eksploitasi.
“Tanpa pembenahan yang serius, penghapusan moratorium justru hanya akan mengulang pola lama. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya membuka kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia, tetapi juga benar-benar melindungi mereka dari eksploitasi dan penyalahgunaan,” ujar Neng Eem.
Dengan peringatan ini, Neng Eem berharap agar pemerintah lebih fokus pada perlindungan dan kesejahteraan PMI, serta menyusun kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengatasi tantangan yang ada, khususnya dalam melindungi pekerja perempuan di luar negeri.