Musisi Ramai-Ramai Menolak RUU Permusikan

Oleh: Suandri Ansah |

Musisi menilai RUU Permusikan bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Indonesiainside.id, Jakarta — Ratusan musisi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan yang sedang digarap Komisi X DPR RI. Mereka bahkan meminta RUU ini tidak perlu lagi disusun apalagi diterbitkan.

Sedikitnya 260 musisi menggalang perlawanan dengan membentuk sebuah koalisi bernama “Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan”. Mereka menyatakan, tidak ada urgensi bagi DPR RI dan Pemerintah membahas dan mengesahkannya jadi Undang-Undang.

“Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik,” tulis mereka dalam pernyataan resmi yang diterima Indonesiainside.id, Senin (4/1).

Mereka memandang, secara umum, RUU Permusikan memuat Pasal yang tumpang tindih dengan beberapa Undang-Undang yang ada seperti: Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Undang-Undang ITE.

Lebih penting lagi, kata koalisi ini, RUU Permusikan bertolak belakang dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.

“Kalau musisinya ingin sejahtera, sebetulnya sudah ada UU Pelindungan Hak Cipta dan lain sebagainya dari badan yang lebih mampu melindungi itu; jadi untuk apa lagi RUU Permusikan ini,” ujar musisi Danilla Riyadi.

Danilla mewakili musisi juga menggaungkan perlawanannya dengan membuat petisi di laman change.org bertajuk “#TolakRUUPermusikan”. Tagar #TolakRuuPermusikan juga sempat menguat di media sosial twitter pada Senin (4/1) pagi dengan menjadi tranding posisi pertama selama 14 jam.

Musisi musik folk, Rara Sekar menjelaskan, koalisi menemukan sedikitnya 19 pasal bermasalah dan rentan mengkriminalisasi para musisi. Rara melihat RUU berpotensi membatasi perkembangan musik independen, dan kegiatan-kegiatan musik yang lahir-tumbuh dan hidup di masyarakat.

“Mulai dari ketidakjelasan redaksional atau bunyi pasal, ketidakjelasan “siapa” dan “apa” yang diatur, hingga persoalan mendasar atas jaminan kebebasan berekspresi dalam bermusik” papar Rara Sekar. (Kbb)

Tinggalkan Komentar