Indonesiainside.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat resmi memutuskan untuk menunda sidang perdana kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan yang menjerat mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Penundaan ini dilakukan lantaran kondisi kesehatan Nadiem yang belum stabil pasca-operasi.
Menanggapi keputusan tersebut, Ibunda Nadiem, Atika Algadrie, menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.
“Terima kasih untuk mereka semua. Sikap pengertian ini sangat berarti bagi keluarga kami,” ujar Atika dengan nada haru di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Di tengah proses hukum yang membelit putranya, Atika menceritakan momen emosional saat menjenguk Nadiem di ruang perawatan. Tepat di peringatan Hari Ibu, Nadiem memberikan sepucuk surat yang menguatkan hatinya.
“Surat itu membuat saya terenyuh dan sedih, tetapi ada energi di situ untuk terus berjuang bagi kebenaran ini,” tutur Atika. Meski ingin kasus ini cepat tuntas, ia menyadari kesehatan putranya adalah prioritas utama saat ini.
Sementara itu, Hakim Ketua Purwanto Abdullah menetapkan bahwa persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan akan dijadwalkan ulang pada awal tahun depan.
“Kami berikan kesempatan untuk menjalani masa perawatan selama 21 hari. Sidang akan dibuka kembali pada Senin, 5 Januari 2026,” tegas Hakim Purwanto.
Kasus yang menjerat Nadiem Makarim ini bukan perkara kecil. Jaksa menduga terjadi penyelewengan dalam pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek periode 2019–2022.
Berikut poin-poin utama dalam dakwaan jaksa:
- Total Kerugian Negara: Ditaksir mencapai Rp2,18 triliun.
- Rincian: Rp1,56 triliun dari program digitalisasi dan 44,05 juta USD (sekitar Rp621,39 miliar) dari pengadaan CDM yang dianggap mubazir.
- Aliran Dana: Jaksa menyebut Nadiem diduga menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar melalui entitas korporasi tertentu.
Selain Nadiem, kasus ini juga menyeret empat tersangka lain termasuk Sri Wahyuningsih, Ibrahim, Mulyatsyah, dan Jurist Tan (mantan Stafsus) yang hingga kini masih berstatus buron. (Nto)