Pemkot Jaktim Awasi ASN Naik Angkutan Umum Lewat Sistem Foto

Indonesiainside.id  – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menerapkan sistem pengawasan terhadap kebijakan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu, dengan menggunakan foto sebagai bentuk pengawasan absensi.

“Ya, jadi berangkat pas pertama naik angkutan umum harus foto, lalu sampai pulang juga foto. Jadi berangkat dan pulang untuk pengawasan absensi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, saat ditemui di Halte Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4).

Iin menjelaskan bahwa swafoto yang dilakukan ASN tersebut akan mencantumkan waktu, hari, tanggal, dan lokasi keberadaan mereka. Foto-foto ini kemudian dikirimkan ke bagian kepegawaian Pemkot Jakarta Timur sebagai bukti bahwa ASN tersebut mematuhi kebijakan yang diatur.

“Terus nanti fotonya dikirim ke bagian kepegawaian. Jadi, ada kepegawaian yang menghimpun, nanti kan secara sistem akan terlihat absensinya,” tambah Iin.

Iin, yang juga mengikuti kebijakan tersebut, mengungkapkan bahwa ia sudah melakukan swafoto sejak meninggalkan rumahnya. “Sudah, saya sudah foto ini pas keluar pager rumah, pas jalan kaki, di angkot juga saya foto, sampai ke halte bus juga foto. Fotonya ada lokasi, hari, sama waktu buat absensi saya,” jelas Iin.

Kewajiban penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.

Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap Rabu saat berangkat dan pulang kerja, serta saat melaksanakan tugas dinas.

Namun, Pemprov DKI Jakarta memberikan pengecualian bagi pegawai yang sedang sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

Selain itu, ASN juga diwajibkan untuk berswafoto saat menggunakan angkutan umum baik saat berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu. Swafoto harus disertai keterangan lokasi, waktu, dan tanggal pengambilan foto.

Foto-foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

Setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dengan pengecualian bagi pegawai yang mendapatkan diskresi sesuai ketentuan.

Tinggalkan Komentar