“Di balik setiap tokoh besar, selalu ada bayang-bayang yang menunggu untuk dipahami, bukan untuk dipertengkarkan.”
Polemik tentang gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto seperti tak ingin diakhiri, seolah sejarah memang ditakdirkan untuk terus diperdebatkan. Suara terkeras datang dari Ribka Tjiptaning, politisi PDIP yang tak pernah menyamarkan garis keturunannya. Dalam bukunya, ia menyebut diri “anak PKI” dengan kebanggaan yang sepenuhnya jujur. Bahkan judul buku itu pun dibuat provokatif, _Aku Bangga Jadi Anak PKI_, (2002).
Maka ketika ia menolak keras pemberian gelar untuk Soeharto, publik tak terkejut: bagi Ribka, Soeharto adalah sosok yang menghabisi PKI setelah pusaran kelam G30S. Luka keluarga, bagi siapa pun, tak pernah bisa dinegosiasikan.
Namun sejarah kita selalu punya bayangan yang tak kalah bising. Begitu Soeharto dipersoalkan, segera muncul gelombang balasan dengan menguliti Soekarno. Lewat TikTok dan potongan video yang dipilin sepotong-sepotong, ditonjolkan pidato Bung Karno saat hari lahir PKI; cuplikan pidato yang seakan menunjukkan ia memuja-muja partai itu.
Narasinya sederhana tetapi ganas, jika Soeharto ditolak karena dosa HAM, maka Soekarno pun jangan dibersihkan dari keterlibatannya dalam G30S.
Bahkan membuka “aib” Soekarno, jika itu aib, dengan terang benderang. Yang tadinya tertutup rapat–segan membicarakan tokoh bangsa satu ini–kini membukanya lebar-lebar, yang itu tak semestinya.
Inilah wajah paling muram yang dimunculkan. Dan itu membalas perdebatan sejarah dengan membuka aib baru, seakan masa lalu adalah ajang mengadili tokoh yang tak lagi bisa membela diri. Menyisahkan sorak-sorai rendah dari publik yang lupa bahwa membuka luka tidak sama dengan menyembuhkan bangsa.
Pertarungan opini semacam ini hanya menegaskan satu hal, kita memang belum dewasa dalam memperlakukan sejarah.
Kita melupakan bahwa Soekarno dan Soeharto adalah dua kutub besar bangsa, dua figur yang sama-sama memiliki jasa, tetapi juga sama-sama menyisakan kesalahan.
Mereka bukan malaikat, tetapi juga bukan karikatur yang cukup dijelaskan dengan kata “pelaku pelanggaran HAM”.
Soekarno adalah pemimpin visioner yang besar oleh gagasan-gagasan mercusuar, tetapi ia pun tak luput dari ambisi yang mengguncang stabilitas politik. Soeharto membawa pembangunan yang dirasakan jutaan orang, tetapi ia juga meninggalkan jejak panjang represi dan ketakutan. Sejarah kita bekerja dalam paradoks antara yang membangun dan yang merusak sering datang dari tangan yang sama.
Karena itu, memaksa publik memilih antara mencintai salah satu dan membenci yang lain adalah perangkap kekanak-kanakan. Yang lebih penting adalah kemampuan untuk menempatkan keduanya dalam konteks yang utuh—tanpa kultus, tanpa kutukan.
Sedang yang perlu diperbaiki bukanlah siapa yang harus lebih dipermalukan dari yang lain, tetapi cara kita memandang masa lalu.
Membuka fakta sejarah penting, tetapi harus dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan dendam. Mengkritisi tokoh bangsa perlu, tetapi bukan dengan pendekatan balas-membalas yang menihilkan kebijaksanaan.
Bangsa yang matang bukan bangsa yang berlomba mengubur reputasi pemimpinnya, melainkan bangsa yang berani mengakui kompleksitas para tokohnya. Kita tak perlu mengultuskan Soekarno, dan tak perlu mensterilkan Soeharto.
Sedang yang kita butuhkan adalah keberanian untuk memahami—bahwa sejarah tidak pernah hitam-putih, dan bahwa kita bertanggung jawab untuk menatapnya dengan jernih.
Karena pada akhirnya, yang menyedihkan adalah ketika kita tidak mampu menarik pelajaran dari jejak kelam yang pernah kita lalui.**
