Indonesiainside.id – Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyusun standar kebersihan dan pengolahan pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan standar tersebut sangat penting untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan di satuan pendidikan maupun layanan gizi terjamin aman dan layak. “Setiap daerah mungkin punya standar kebersihan berbeda. Daftar untuk mengecek kebersihan bisa berbeda-beda. Karena itu BGN harus membuat daftar detail, standardisasi yang jelas, SOP-nya seperti apa, apa saja yang harus dicek,” ujarnya dalam tayangan TVR Parlemen 120 yang dipantau di Jakarta, Kamis (4/9).
Ia menyoroti masih adanya perbedaan penerapan standar kebersihan di sejumlah daerah, mulai dari pengelolaan limbah, penyimpanan bahan makanan, hingga ketersediaan fasilitas penunjang seperti genset untuk mencegah kerusakan bahan pangan. Nihayatul menekankan, standar tersebut harus memuat detail teknis mulai dari cara penyimpanan bahan pangan hingga langkah antisipasi jika terjadi gangguan. “Kalau tiba-tiba pendinginnya mati, itu kan susah. Bisa jadi membusuk sayurannya atau bahan makanannya,” katanya.
Komisi IX berpandangan bahwa keberhasilan program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait. Dengan adanya standar kebersihan yang jelas dan seragam, risiko keracunan dapat dicegah sekaligus menjamin kualitas makanan yang diterima peserta didik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen melanjutkan program MBG dengan alokasi anggaran Rp335 triliun dalam Rancangan Undang-undang APBN 2026. Dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), Presiden menekankan generasi unggul hanya dapat lahir dari anak-anak sehat dengan gizi yang tercukupi. “Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh sehat dengan gizi terpenuhi,” ujarnya.
Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh pelosok negeri.
