Indonesiainside.id— Dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang berlangsung Kamis malam, Eep Saefullah Fatah mengupas tuntas warisan politik mantan Presiden Joko Widodo, yang disebutnya sebagai ‘Jokowisme’. Menurut Eep, Jokowisme bukan hanya masalah individu tapi merupakan paham berbahaya yang harus diberantas demi masa depan demokrasi Indonesia.
Eep Saefullah Fatah menegaskan, “Jokowisme adalah paham yang berbahaya karena menyalin dan memperbanyak pola kepemimpinan otoriter dalam bingkai demokrasi. Ini paradoks yang harus kita lawan.”
Dalam pandangannya, Jokowisme berpotensi melanggengkan sistem otokratisme di tengah sistem demokrasi yang seharusnya terbuka dan transparan.
Eep mengungkapkan bahwa ketidaksiapan Jokowi melepaskan kekuasaan membawa konsekuensi buruk. Bahkan setelah selesai masa jabatan presiden, aktivitas politik Jokowi yang intensif menunjukkan kecemasannya untuk benar-benar pergi dari panggung politik.
“Dia bahkan mengubah aturan main agar anak-anaknya bisa masuk ke politik, sebuah tindakan inkonsisten dan berbahaya,” ujarnya dalam Podcast Madilog Forum Keadilan, Kamis, 16 Oktober 2025.
Dalam podcast tersebut, Fatah juga mengkritik keras praktik politik yang mempolitisasi bantuan sosial dan kelembagaan negara demi kepentingan pribadi dan partai. Ia menyebut keadaan ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang brutal dan tidak demokratis.
Selain itu, Fatah menyoroti peran Jokowi yang seharusnya sebagai kepala negara untuk menjaga independensi lembaga seperti KPK dalam penanganan korupsi.
“Jokowi gagal memainkan peran ini. Dia justru membiarkan KPK terdesak oleh kepentingan kelompok tertentu,” ucapnya.
Dalam konteks itu, Eep menyerukan agar perlawanan terhadap Jokowisme tidak berhenti, meskipun pemilu telah lewat. “Perlawanan ini adalah maraton panjang, bukan sprint. Kita harus terus melawan sampai demokrasi di Indonesia pulih,” tegasnya.
Podcast Madilog Forum Keadilan pada Kamis malam menjadi ruang penting untuk mengingatkan kembali risiko besar dari paham Jokowisme yang membayangi masa depan demokrasi Indonesia, sekaligus mengajak warga negara untuk tidak lengah dan terus aktif mengawal demokrasi agar tidak jatuh ke tangan penguasa otoriter dalam selubung demokrasi. (Cak)
