Mendagri: Operasi Pasar Beras SPHP Tekan Harga di Ratusan Daerah

Indonesiainside.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan strategi pemerintah menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil positif. Ia menjelaskan operasi pasar besar-besaran yang dilakukan Bulog bersama kementerian terkait berhasil menekan harga beras secara signifikan di sejumlah daerah.

“Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/9).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan terakhir Agustus 2025, kenaikan harga beras masih tercatat di 214 kabupaten/kota. Namun, pada pekan pertama September, jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

Pada periode Juli–Desember 2025, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar. Akademisi Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai strategi tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, kolaborasi Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kemendagri dalam mengguyur pasar dengan beras SPHP terbukti mampu menekan harga beras di lapangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan semakin meluas.

“Intervensi pemerintah melalui beras SPHP sukses meredam gejolak harga dalam jangka pendek,” ujarnya.

Meski demikian, Ricky menekankan perlunya strategi lanjutan agar tidak bergantung pada pola intervensi jangka pendek. Stabilisasi harga pangan, menurut dia, harus ditopang peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, efisiensi distribusi antarwilayah, penguatan cadangan beras pemerintah, serta dukungan bagi petani lewat pupuk, benih unggul, dan teknologi.

Ia juga menilai keberhasilan menstabilkan harga beras perlu diperluas ke komoditas strategis lain seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu. Fluktuasi harga pada komoditas tersebut berpotensi berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.

Selain itu, Ricky menyoroti pentingnya perbaikan tata niaga dan distribusi pangan. Menurutnya, harga pangan tinggi bukan hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga biaya distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang.

“Reformasi rantai pasok sangat penting untuk menekan biaya logistik, memperkuat transportasi antarwilayah, dan memangkas rantai distribusi agar harga di tingkat konsumen lebih stabil,” tutup dia.

Tinggalkan Komentar