Indonesiainside.id — Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Penangkapan tersebut menjadi OTT ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin.
“Benar,” kata Fitroh singkat.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tim penyidik turut mengamankan sembilan orang lainnya dalam operasi tersebut.
“Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel. Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta,” ujar Budi.
KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sesuai ketentuan KUHAP.
Kasus yang menjerat Edison menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung OTT sepanjang tahun ini. Sejak Januari 2026, KPK telah menangkap sejumlah pejabat daerah dan aparat penegak hukum dalam berbagai perkara dugaan suap, gratifikasi, pemerasan, hingga pengurusan izin dan proyek.
Beberapa kasus besar yang mencuat tahun ini antara lain:
- OTT dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara,
- penangkapan Maidi terkait dugaan pemerasan proyek,
- OTT terhadap Sudewo dalam kasus pengisian perangkat desa,
- hingga penetapan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing.
Selain kepala daerah, OTT tahun ini juga menyasar pejabat pajak, bea cukai, hingga aparat pengadilan.
Gelombang OTT yang terus terjadi memunculkan sorotan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan efektivitas pengawasan internal di berbagai lembaga negara.