JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro menilai KPK masih bisa menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.
“KPK bisa kembali menetapkan tersangka. Karena bagaimanapun materi perkara ini harus diperiksa di pengadilan,” kata Castro saat dihubungi Indonesiainside.id, Rabu (31/1).
Menurut peneliti pusat studi anti korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tersebut, materi perkara yang menjerat Eddy tidak boleh berenti hanya pada urusan teknis dan prosedural di praperadilan. Ia menilai, KPK harus membuat sprindik baru dengan membenahi seluruh prosesnya.
Sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hakim. “Dalam perkara Setya Novanto misalnya, KPK kalah praperadilan, lalu dibuat sprindik baru lagi,” tuturnya.
Praperadilan Eddy Hiariej dikabulkan PN Jaksel pada sidang Selasa (30/1) kemarin. Dalam putusannya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan mengatakan status tersangka Eddy oleh KPK tidak sah.
Kini status tersangka KPK Eddy pun telah gugur. KPK kini tengah menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan mantan Wamenkumham, Eddy Hiariej untuk dikaji.
“KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu, untuk kami pelajari guna menentukan langkah-langkah hukum berikutnya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (30/1).
Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan dalam sidang kemarin. Ali menegaskan bahwa lembaga antirasuah telah menetapkan status Eddy sebagai tersangka korupsi berdasarkan kecukupan alat bukti, serta sesuai dengan prosesur hukum yang berlaku
.“Dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya. (AZR)