Indonesiainside.id – Partisipasi pemilih muda atau Generasi Z menjadi sorotan di pesta demokrasi ini karena potensi mereka dalam membentuk dan memandang masa depan politik.
Komposisi pemilih terbanyak pada Pemilu 2024, Februari lalu, di Indonesia adalah Gen Z dan Milenial. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 66,8 juta pemilih berasal dari Generasi Milenial, sementara Gen Z mendominasi dengan 46,8 juta pemilih.
Dengan mendekatnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, Gen Z kian mengekspresikan antusiasmenya sebagai bentuk kontribusi positif dalam menentukan pilihan mereka.
Beragam saluran informasi terus mereka jelajahi demi mencapai pemimpin yang layak untuk lima tahun mendatang. Ekspresi mereka terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakpuasan, kritik, hingga rasa ingin tahu yang tercermin dalam unggahan di media sosial.
Namun, sebagian juga tampak mulai bersikap acuh, bahkan berniat golput dalam pilkada yang akan diadakan pada 27 November nanti.
Semua bentuk ungkapan ini menjadi warna tersendiri dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Tak bisa disalahkan, memang Gen Z adalah generasi yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi.
Seperti cerita Deananda Ranisha (23), warga Jakarta Selatan, yang mengaku terus mengikuti dinamika Pilkada Jakarta 2024.
Meskipun kesehariannya diisi dengan pekerjaan, Dea tetap meluangkan waktu untuk mengetahui tahapan pilkada serta visi-misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan.
Dea melihat pilkada ini sebagai penentu masa depannya, baik dari segi transportasi, pekerjaan, sarana, prasarana, maupun aspek lain yang mempengaruhi kehidupannya.
Perempuan asli Jakarta ini tak pernah melewatkan perkembangan pilkada. Bahkan dari waktu yang masih cukup lama, Dea sudah mulai memantau nama-nama bakal calon yang akan dipilihnya.
Media sosial menjadi akses yang cepat dan mudah bagi Dea untuk terus memperbarui informasi tentang berbagai program politik calon kepala daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat penting bagi Generasi Z untuk memahami, mendiskusikan, dan terlibat dalam proses politik.
Hal serupa diungkapkan Mochamad Tegar Alam Setiadi (22), seorang Gen Z asal Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tegar menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook sebagai sumber utama informasi politik untuk menentukan pilihannya.
Tegar secara aktif menyalurkan aspirasi, kritik, dan dukungannya terhadap pasangan calon atau paslon yang ada. Ia juga memantau kampanye setiap paslon di pilkada.
Bahkan, jejak digital paslon di media sosial menjadi bahan pertimbangan Tegar untuk memantapkan pilihannya.
Dengan akses tanpa batasan ruang dan waktu, Tegar merasa telah berkontribusi dalam pesta demokrasi. Namun, ia mengeluhkan informasi yang beredar hanya seputar paslon dan gimik, yang bisa membuat Gen Z bosan dengan dinamika politik di Indonesia.
Tegar berpendapat bahwa KPU perlu lebih gencar dalam sosialisasi, bimbingan, dan memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula tentang tahapan, alur, tata cara, dan etika dalam mendukung Pilkada Jakarta yang aman dan damai.
Baginya, pembicaraan pilkada bukan hanya soal mereplikasi aktivitas politik secara daring. Tak cukup bagi paslon berlomba-lomba memberikan program menarik tanpa sosialisasi mendalam.
Politik membutuhkan dukungan sosialisasi yang memadai, terutama dengan seringnya perubahan sistem pemilihan dan tahapan. Apalagi, Gen Z lebih banyak membuka media sosial untuk mencari informasi tentang paslon daripada mempelajari tahapan dan aturan.
Jika hanya ramainya informasi paslon tanpa adanya edukasi untuk menjadi pemilih cerdas, apakah itu cukup untuk menggaet suara Gen Z?
Gencarkan sosialisasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta intensif menggencarkan tahapan Pilkada 2024 di sekolah dan kampus untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
Partisipasi pemilih pemula didorong melalui program seperti KPU Goes To School, KPU Goes to Campus, dan KPU Goes to Pesantren, yang dilakukan dengan mengunjungi sekolah, kampus, dan pesantren.
KPU DKI juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemahasiswaan, dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan edukasi kepada pemilih pemula.
Selain mengunjungi tempat pendidikan, KPU DKI juga aktif menyosialisasikan melalui media sosial, film “Kejarlah Janji,” dan film pendek lainnya.
Bahkan, KPU DKI Jakarta melalui KPU di setiap wilayah juga melakukan sosialisasi terkait Pilkada Jakarta 2024 ke berbagai komunitas dan segmen pemilih di wilayahnya.
Panitia pemilihan kecamatan (PPK) di setiap wilayah terjun langsung ke komunitas dan segmen pemilih untuk melakukan sosialisasi.
Segmen pemilih yang dijangkau antara lain pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, komunitas, tokoh agama, dan kelompok keagamaan.
KPU Jakarta Pusat, misalnya, aktif dalam pendekatan kreatif, baik melalui tatap muka maupun konten menarik di media sosial.
Pada Pemilu 2024 Februari lalu, KPU Jakarta Pusat mencatat sebanyak 20,4 persen pemilih berusia 17–27 tahun atau 169.723 pemilih, dan pada pilkada November nanti, jumlah pemilih Gen Z diperkirakan mencapai 183.103 dari 813.721 DPT.
“Untuk pemilih pemula, kami menggunakan metode yang lebih kreatif, baik melalui tatap muka atau konten kreatif di media sosial. Pendekatan ini berbeda dengan masyarakat umum karena generasi muda ini lebih mudah dijangkau melalui media digital,” kata Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah.
Sosialisasi KPU Jakarta Pusat juga melibatkan Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Badan Pengawas Pemilu untuk mendata pemilih pemula yang belum merekam KTP.
Adapun, terdapat 109 sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama Bawaslu, termasuk di Gambir, Sawah Besar, Tanah Abang, Menteng, Johar Baru, Kemayoran, Cempaka Putih, dan Senen.
Harus kritis
Analis politik Ujang Komarudin menilai Generasi Z memiliki peran penting di pilkada sebagai penentu pemimpin Jakarta. Mereka juga adalah calon pemimpin masa depan.
Oleh karena itu, sudah selayaknya Gen Z memiliki pola pikir kritis, peduli, dan terlibat dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.
KPU juga harus lebih aktif dalam sosialisasi untuk membangun kesadaran pentingnya kontribusi Gen Z dalam pemilu.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur perlu lebih agresif dalam merangkul Gen Z dengan memberikan solusi untuk kebutuhan mereka, seperti lapangan pekerjaan, beasiswa, dan kesehatan, agar mereka merasa termotivasi untuk terlibat dalam pilkada.
Janji paslon untuk Gen Z
Ketiga calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta menyampaikan solusi untuk mengatasi pengangguran di Jakarta, yang didominasi Gen Z berusia 15–29 tahun.
Calon wakil gubernur nomor urut 1, Suswono, berjanji menciptakan lapangan kerja bagi Gen Z dengan mendorong wirausaha muda melalui program inkubasi dan permodalan. Bersama cagub Ridwan Kamil, ia juga akan menyediakan program magang di BUMD dan kantor gubernur.
Cawagub nomor urut 2, Kun Wardana, menyebut perlunya integrasi dunia kerja dan pendidikan vokasi untuk mencocokkan keterampilan Gen Z dengan kebutuhan pasar.
Cawagub nomor urut 3, Rano Karno, berjanji menyediakan balai latihan kerja (BLK) modern dan mempermudah syarat melamar kerja bagi petugas PPSU.
Janji-janji tersebut pasti akan ditagih ketika paslon terpilih, karena semuanya terekam di jejak digital, dunia yang begitu dekat dengan kehidupan Gen Z dan Milenial.