Indonesiainside.id – Pemerintah menetapkan kebijakan kerja Flexible Working Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere (WFA) bagi pekerja dan buruh pada 16-17 Maret serta 25-27 Maret 2026. Kebijakan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat jelang dan pasca Idulfitri, sekaligus menjaga produktivitas kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026.
Ketentuan teknis pelaksanaan WFA bagi pekerja dan buruh akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada gubernur serta bupati dan wali kota. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau para kepala daerah untuk mendorong perusahaan di wilayahnya agar memberikan kesempatan kepada pekerja dan buruh melaksanakan WFA sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan WFA dapat dikecualikan bagi sektor-sektor tertentu yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Sektor tersebut antara lain layanan kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain yang berkaitan langsung dengan proses produksi atau operasional pabrik.
“Pekerja/buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan oleh karena itu pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” kata Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (11/2).
Ia menambahkan, selama pelaksanaan WFA, perusahaan tetap wajib membayarkan upah sesuai dengan upah yang diterima pekerja saat bekerja di lokasi biasa atau sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku. Perusahaan juga diberikan kewenangan untuk mengatur jam kerja serta mekanisme pengawasan guna memastikan produktivitas tetap terjaga.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.