Indonesiainside.id – Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang seluruh rumah sakit menolak pasien hanya karena status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sedang nonaktif sementara. Aturan ini berlaku pula bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
Larangan tersebut secara resmi tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang ditetapkan pada Rabu, 11 Februari 2026. Kebijakan ini diterbitkan untuk memastikan tidak ada warga yang terhambat akses layanan kesehatannya akibat persoalan administratif semata.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menegaskan bahwa aspek administrasi tidak boleh menjadi penghalang dalam pemberian tindakan medis. Menurutnya, keselamatan pasien adalah harga mati yang wajib diutamakan oleh seluruh fasilitas kesehatan.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar dalam pernyataannya yang dikutip Kamis (12/2).
Ketentuan ini berlaku maksimal tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara oleh BPJS Kesehatan. Selama periode tersebut, rumah sakit wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, terutama dalam kasus kegawatdaruratan dan tindakan medis esensial yang bersifat menyelamatkan nyawa serta mencegah kecacatan.
Pelayanan harus diberikan hingga kondisi pasien dinyatakan stabil dan dapat dirujuk lebih lanjut melalui sistem yang berlaku. Kemenkes menekankan bahwa negara harus hadir melindungi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti peserta PBI, agar tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.
“Jangan sampai ada pasien yang tertunda penanganannya karena kendala administratif. Keselamatan pasien adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegas Azhar.
(Nto)