Polemik RKUHP: Pelaku Kumpul Kebo Harus Dihukum Berat

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Fraksi Partai Gerindra sepakat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. Kendati demikian, Gerindra meminta agar ketentuan hukuman pidana kumpul kebo diperberat.

Dalam draf RKUHP, hukuman bagi pelaku kumpul kebo diatur dalam pasal 417 RKUHP tentang perizinan. Pelaku dapat diancam pidana selama 6 bulan penjara dan denda paling banyak kategori II.

“Fraksi Partai Gerindra DPR meminta pemberatan atas sanksi pidana bagi pelaku kumpul kebo menjadi satu tahun penjara,” kata Anggota Fraksi Gerindra DPR, Faisal Muharram, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Dia menegaskan, semua agama di Indonesia melarang pasangan melakukan hubungan intim tanpa ikatan pernikahan. Hubungan semacam itu juga merusak tata nilai ikatan perkawinan.

“Fraksi Gerindra DPR RI menerima RKUHP dengan catatan sebagaiama pandangan atas pemberatan hukum pidana tersebut di atas,” kata Faisal.

Kemarin, DPR bersama pemerintah sepakat membawa RKUHP ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu diambil dalam rapat kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

“Izinkan saya untuk memberikan pengesahan untuk diketok. Bisa disepakati?” tanya Ketua Komisi III sekaligus pemimpin sidang, Aziz Syamsyudin di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

Setelah persetujuan itu, Yasonna berharap Semua fraksi di DPR dalam rapat paripurna menyetujui hasil pembahasan RKUHP untuk disahkan menjadi undang-undang. “Ini perjuangan panjang menyusun rencana undang-undang KUHP yang kita teruskan ini pada akhirnya dapat sampai dalam tahap penyelesaian pembahasan tingkat pertama,” kata Yasonna. (EP)

Tinggalkan Komentar