Indonesiainside.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa pemasangan palang pintu pada perlintasan sebidang jalur kereta api (KA) merupakan kewenangan pemerintah atau pemilik jalan, bukan tanggung jawab KAI.
“Tanggung jawab pembangunan, pengoperasian, perawatan dan keselamatan perpotongan jalur kereta api dan jalan berada pada pemegang izin (bukan PT KAI),” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/2).
Ia menjelaskan bahwa regulasi mengenai pembangunan atau pemasangan palang pintu di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan umum telah diatur dalam undang-undang. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 91 Ayat (1), yang mensyaratkan agar pembangunan infrastruktur yang memotong jalur kereta api mempertimbangkan kepentingan umum serta keselamatan perjalanan kereta. Pembangunan tersebut wajib mendapatkan izin dari pemilik prasarana perkeretaapian, yaitu pemerintah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api pada Pasal 111 mengatur bahwa pengelola jalan harus bekerja sama dengan penyelenggara perkeretaapian dalam mengelola perlintasan sebidang. Selanjutnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang mengatur jenis perlintasan (resmi dan liar), kriteria keselamatan, serta pihak yang bertanggung jawab. Standar pemasangan palang pintu perlintasan harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub No. 3 Tahun 2021 yang mewajibkan evaluasi dan peningkatan keselamatan perlintasan, termasuk pemasangan palang pintu otomatis di titik rawan.
“Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan palang pintu perlintasan sebidang harus memenuhi regulasi yang berlaku,” kata Ixfan.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan PT KAI Daop 1 Jakarta atas insiden tertabraknya pengguna jalan oleh kereta rel listrik (KRL) di perlintasan sebidang jalur KA pada KM 700+3/4, di petak jalan antara Nambo-Cibinong, Kampung Karangan Tua RT 02 RW 08, Desa Karangan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/2).
“Kami merasa perlu memberikan klarifikasi guna meluruskan informasi secara komprehensif sesuai aturan atau prosedur yang berlaku,” kata Ixfan.
Ia menegaskan kembali bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, aturan mengenai perlintasan sebidang telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.