MPR Minta Pemda DKI Transparan terkait Pembahasan PSBB

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah agar dapat menjelaskan hasil dari pembahasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara transparan untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam melawan penyebaran virus Covid-19. Transparansi ini terutama di wilayah DKI Jakarta yang akan mulai diterapkan pada 10 April 2020 hingga 14 hari ke depan.

“Pemerintah juga dapat menyampaikan bahwa durasi pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di Indonesia,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis (9/4).

Sementara itu, dia mengimbau masyarakat agar dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Ini dapat dilakukan dengan cara mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah, yaitu antara lain tetap berdiam di rumah, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan memakai masker jika harus keluar rumah.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi warga yang membutuhkan,” tuturnya.

Dia mengatakan, pemerintah dapat bersikap tegas terhadap warga yang melanggar kebijakan PSBB tersebut dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, seluruh stakeholders, aparat keamanan, dan masyarakat dapat berkomitmen mematuhi dan menerapkan aturan dalam kebijakan PSBB.

“Maka, nantinya kita harapkan penyebaran virus corona tidak lagi meluas,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar