Indonesiainside.id – Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota memperpanjang pembatasan jam operasional truk tambang yang terlibat dalam pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembatasan ini akan berlaku selama tiga hari ke depan sebagai langkah antisipasi terjadinya konflik sosial dengan masyarakat sekitar.
Kapolres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho menjelaskan bahwa keputusan perpanjangan ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan dalam rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan. “Perpanjangan ini berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Bupati Tangerang,” kata Zain, dikutip ANTARA, Selasa (12/11).
Menurutnya, perpanjangan pembatasan operasional truk tambang ini disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, Polri, TNI, serta dinas-dinas terkait. Zain menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah Tangerang Raya.
“Tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengingat peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu,” ujar Zain. Keputusan tersebut diambil setelah ditemukan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh truk tambang, termasuk pelanggaran terhadap jam operasional yang ditetapkan.
Pada pembatasan sebelumnya, pihak kepolisian telah menindak 13 truk tambang yang melanggar aturan, serta memutar balik sembilan truk lainnya. Selain itu, banyak truk yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan, seperti STNK, SIM pengemudi, dan uji KIR. Zain menekankan bahwa penegakan hukum tetap menjadi fokus utama.
“Selain pelanggaran jam operasional, kami juga menemukan alat hisap narkoba di salah satu truk tambang saat penyelidikan terkait kecelakaan lalu lintas yang memicu kerusuhan pada 7 November,” kata Zain. Menurutnya, temuan ini merupakan pelanggaran serius yang jelas melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pihak kepolisian dan Pemkab Tangerang menyatakan bahwa pembatasan operasional ini akan terus dievaluasi. Truk tambang baru akan diizinkan beroperasi kembali dengan syarat ketat, seperti mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan dan melengkapi semua dokumen kendaraan serta pengemudi. Pemerintah daerah dan pihak keamanan berkomitmen untuk menjaga ketertiban serta menghindari kerusuhan lebih lanjut yang dapat merugikan masyarakat dan proyek pembangunan strategis tersebut.