Indonesiainside.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima berkas perkara tiga dari sembilan tersangka kasus dugaan pembobolan rekening dormant (pasif) senilai Rp204 miliar yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.
“Tiga sudah berkas dan sudah dilakukan koordinasi untuk dilengkapi dalam pemberkasan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Senin (29/9) lalu.
Ketiga tersangka tersebut yakni AP selaku kepala cabang bank, GRH selaku consumer relations manager bank, dan NAT selaku mantan pegawai bank yang menjadi eksekutor. Sementara enam tersangka lainnya masih dalam proses pemberkasan.
Kasus ini terungkap setelah penyidik Dittipideksus membongkar pembobolan rekening dormant di kantor cabang salah satu bank pelat merah di Jawa Barat dengan nilai mencapai Rp204 miliar.
Penyidik menetapkan sembilan tersangka, yakni Kelompok karyawan bank, yakni AP (50) kepala cabang pembantu dan GRH (43) consumer relations manager. Kelompok eksekutor, yakni C (41), DR (44), NAT (36), R (51), dan TT (38). Kemudian, kelompok pencucian uang: DH (39) dan IS (60).
Selain itu, ada satu tersangka lain berinisial D yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Tersangka C dan DH diketahui juga terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih.
Modus pembobolan dilakukan dengan memindahkan dana di rekening dormant di luar jam operasional bank, secara in absentia atau tanpa kehadiran langsung di kantor bank.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Pasal 55 KUHP, ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar.
Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 perubahan kedua atas UU Tahun 2008 tentang ITE, ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp600 juta.
Pasal 82 dan 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp20 miliar. Lalu Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU), ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.