Indonesiainside.id – Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terus menjadi perhatian publik. Penggeledahan di sejumlah lokasi mengungkap temuan batangan emas dan uang tunai senilai ratusan miliar rupiah yang kini menjadi barang bukti dalam penyelidikan.
Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sekitar 74 kilogram emas batangan, jutaan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta uang tunai rupiah dengan total nilai aset yang diperkirakan mencapai Rp476 miliar.
Temuan itu memicu sorotan luas karena salah satu lokasi yang digeledah merupakan rumah yang diakui sebagai pejabat pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Namun Febrie menegaskan, pemilik uang dan emas tersebut dapat mempertanggungjawabkannya melalui mekanisme hukum dan menyatakan tetap mematuhi proses penyidikan yang dilakukan Polri.
Dosen Hukum Pidana Hukum Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menilai langkah penggeledahan yang dilakukan Kortastipidkor bukan sekedar tindakan hukum biasa, melainkan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum juga dapat menjadi objek penyidikan apabila terdapat dugaan tindak pidana.
“Penggeledahan ini mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada ruang perlindungan bagi siapa pun yang diduga menyalahgunakan jabatan, termasuk aparat penegak hukum,” ujar Azmi.
Menurutnya, apabila seorang pejabat publik mengetahui menguasai aset bernilai sangat besar, maka secara hukum wajar jika penyidik menelusuri asal-usul kekayaan tersebut sebagai bagian dari pembuktian dalam perkara dugaan korupsi maupun pencucian uang.
Azmi menambahkan, dalam kasus korupsi mekanisme pembuktian mengenai asal-usul harta kekayaan sehingga pihak yang bersangkutan memiliki kesempatan memberikan penjelasan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Ia juga menilai pengungkapan kasus ini dapat menjadi momentum evaluasi bagi lembaga penegak hukum untuk memperkuat integritas internal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, Jampidsus Febrie Adriansyah menegaskan Kejaksaan Agung tetap menjunjung tinggi seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia mengajak masyarakat menyikapi perkembangan perkara berdasarkan fakta hukum dan menyerahkan seluruh proses kepada penyidik.
Kasus ini sendiri masih berada pada tahap penyelidikan. Hingga kini belum ada penetapan terhadap pihak mana pun. Seluruh dugaan yang muncul masih harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai asas praduga tak bersalah dan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.