Indonesiainside.id, Ogan Ilir – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Intan Fauzi menyayangkan pemecatan terhadap 109 tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, di tengah pandemi Covid-19.
“Di masa pandemi, kita saling membutuhkan. Jadi, menurut saya seharusnya bisa dilakukan mediasi dan pendekatan karena tentu ada sebab musabab,” kata Intan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (28/5).
Dia menegaskan, tenaga serta fasilitas kesehatan sangat diperlukan pada masa pandemi guna mencegah penyebaran Covid-19. Terlebih, jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air beranjak naik hingga mencapai 23.000 lebih.
“Artinya semua orang yang bekerja. Tentunya harus diperlukan peralatan (APD). Karena kalau tenaga kesehatan tertular dia tidak bisa melayani masyarakat. Di satu sisi dia bisa menularkan yang lain karena virus corona merupakan virus agresif,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, dapat segera melakukan mediasi dengan para tenaga kesehatan terkait permasalahan tersebut. “Ini masa pandemi dan tidak elok ada pemecatan tenaga kesehatan apalagi dengan jumlah yang besar,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo. Menurutnya, Bupati Ilyas seharusnya mengutamakan mediasi dan gotong royong.
“Saya kira kalau ada terjadi kasus seperti ini pasti kita harus bicara dengan baik- baik, kita mediasi, evaluasi saat ini kita butuh para tenaga kesehatan,” kata Rahmad.
Anggota Komisi IX DPR RI itu berharap, agar Bupati Ogan Ilir dapat duduk kembali bersama para tenaga medis untuk menemukan solusi. “Kita harus memaklumi dan menyadari tanggung jawab dari para tenaga medis besar sekali. Jadi kalau terjadi suatu hal ada yang berkenan dan keselamatan tidak terjamin harus ada pertimbangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam memutuskan memecat 109 orang tenaga kesehatan status honor di Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir. Dia mengklaim keputusan pemerintah daerah tersebut sudah benar atau sesuai prosedur karena semua tuntutan sudah dipenuhi, namun tidak ada respons baik.
“Mereka (109 tenaga kesehatan) minta dilengkapi alat pelindung diri (APD) padahal di rumah sakit ada ribuan, silahkan cek semuanya mulai dari kacamata, sarung tangan dan lain-lain,” kata Ilyas Panji di Ogan Ilir, Kamis (21/5).
Sebelumnya RSUD Ogan Ilir memecat secara tidak hormat terhadap 109 tenaga kesehatan berdasarkan SK Bupati Ogan Ilir nomor 191/KEP/RSUD/2020. Salah satu poin pertimbangan, yakni para tenaga honorer mogok kerja sejak 15 Mei ketika kasus positif Covid-19 sebagai bencana nasional terus bertambah.
Dia menduga tuntutan APD, insentif, dan rumah singgah hanyalah alasan para tenaga honorer yang takut berhadapan dengan pasien Covid-19. Alhasil mengganggu penanganan Covid-19.
Pemkab Ogan Ilir telah menyiapkan 34 ruangan khusus di DPRD Ogan Ilir dengan fasilitas lengkap untuk singgah tenaga kesehatan. Sedangkan terkait insentif kerja, kata dia, tidak wajar karena para tenaga kesehatan itu belum menunjukan kinerjanya.
“Ketika negara butuh tenaga mereka tapi malah tinggalkan tugas, jadi seperti tidak ada guna,” ungkapnya. (ASF/ANT)