Indonesiainside.id – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kinerja sektor pariwisata nasional tetap solid di tengah tekanan global, khususnya dampak konflik di Timur Tengah yang mulai memengaruhi konektivitas dan pergerakan wisatawan internasional. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh P. Daulay di Jakarta, Rabu (1/4).
Dalam paparannya, Widiyanti menegaskan bahwa arah kebijakan pariwisata 2026 difokuskan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Pemerintah akan memperkuat aspek keselamatan melalui pelatihan dan sertifikasi pemandu wisata, penyusunan standar keselamatan destinasi, hingga pemetaan kawasan rawan bencana.
Selain itu, pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata terus didorong melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi, dan penguatan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata. Program unggulan seperti “Wonderful Indonesia Gastronomi”, “Wellness Tourism”, hingga digitalisasi melalui Tourism 5.0 juga menjadi tulang punggung strategi pengembangan sektor ini.
Namun, dinamika global menjadi tantangan nyata. Penutupan wilayah udara Iran sepanjang akhir Februari hingga Maret 2026 berdampak signifikan terhadap penerbangan internasional. Enam hub utama seperti Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat mengalami gangguan yang berujung pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan.
Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan nilai devisa yang tidak terealisasi mencapai Rp2,04 triliun. Di saat yang sama, lonjakan harga minyak dunia hingga lebih dari 50 persen turut mendorong kenaikan biaya transportasi global melalui penerapan fuel surcharge oleh maskapai.
“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah-langkah mitigasi agar target kinerja pariwisata nasional tetap terjaga,” ujar Widiyanti.
Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi adaptif dengan melakukan pivot pasar wisatawan ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, serta pasar medium-haul. Selain itu, promosi digital internasional diperkuat dan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika terus dioptimalkan.
Pemerintah juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di kawasan perbatasan serta memperkuat promosi wisata domestik guna menjaga tingkat hunian destinasi di dalam negeri.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar, penguatan promosi, dan optimalisasi wisata nusantara menjadi kunci,” jelasnya.
Dari sisi legislatif, Saleh P. Daulay mengapresiasi langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah, namun menekankan pentingnya penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan domestik di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyoroti perlunya penyesuaian strategi terhadap perubahan perilaku wisatawan berdasarkan kategori perjalanan—long haul, medium haul, dan short haul.
Ia juga mendorong percepatan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan dari Tiongkok dan Australia, agar strategi diversifikasi pasar yang dirancang pemerintah dapat berjalan optimal secara nasional.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis sektor pariwisata tetap mampu menjaga target 16–17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026, sekaligus mempertahankan perannya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional di tengah tekanan global.