Indonesiainside.id – Pemerintah semakin serius menangani maraknya perjudian daring, terutama di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, baru saja mengeluarkan surat edaran yang berfokus pada pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkungan instansi pemerintah.
“Fenomena perjudian daring sudah semakin meresahkan dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk ASN. Kami sudah keluarkan surat edaran untuk mencegah dan menangani perjudian daring. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas,” tegas Anas dalam keterangannya di Jakarta, dikutip ANTARA, Selasa (24/9).
Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 5/2024, yang ditandatangani pada 24 September 2024, secara khusus melarang perjudian daring di kalangan ASN. Larangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas ASN, tetapi juga karena perjudian daring dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis. Bahkan, perilaku ini juga berpotensi mendorong tindak kriminal lainnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi perjudian daring di Indonesia telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Pada kuartal pertama 2024, transaksi judi online tercatat sebesar Rp600 triliun. Angka ini semakin menunjukkan betapa besar skala permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.
Anas menegaskan pentingnya peran aktif instansi pemerintah untuk memerangi perjudian daring. Dalam surat edarannya, ia mengimbau agar instansi pusat maupun daerah mengadakan kampanye edukatif mengenai bahaya perjudian daring. ASN dan pegawai non-ASN didorong untuk memahami dampak buruk yang dapat timbul dari perjudian daring, baik secara pribadi maupun bagi unit kerja mereka.
“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring,” jelas Anas. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya keterlibatan ASN dalam aktivitas perjudian daring, serta memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti terlibat.
Terdapat beragam sanksi yang diatur dalam surat edaran tersebut, tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Bagi ASN yang terlibat dalam perjudian daring dan menyebabkan dampak buruk bagi unit kerja atau instansinya, dapat dijatuhi hukuman ringan hingga sedang. Sementara itu, jika aktivitas perjudian tersebut berpengaruh negatif terhadap negara atau pemerintah, ASN tersebut akan dikenakan hukuman disiplin berat.
Lebih lanjut, bagi ASN yang sudah berstatus tersangka dalam kasus perjudian daring, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jika ASN telah ditetapkan sebagai terdakwa dan menunggu keputusan pengadilan yang bersifat inkrah (berkekuatan hukum tetap), instansi yang bersangkutan wajib memberhentikan sementara ASN tersebut.
Aturan ini merujuk pada Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa ASN yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa kasus pidana harus diberhentikan sementara dari jabatannya.
Melalui surat edaran ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari perjudian daring. Selain untuk melindungi reputasi ASN, langkah ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintah.
“Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkas Anas.