Indonesiainside.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah tegas terhadap pemilik gedung yang mengabaikan aturan keselamatan dan perizinan bangunan. Dari hasil pemeriksaan ribuan gedung di ibu kota, 10 gedung telah dikenai Surat Peringatan Pertama (SP1).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, Pemprov DKI telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 3.500 gedung di seluruh wilayah Jakarta untuk memastikan kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
“Tadi kami rapat khusus untuk itu. 3.500-an gedung diperiksa. Kemudian ada beberapa gedung yang akhirnya kita keluarkan, ada 10 gedung, kita beri SP1 (Surat Peringatan 1),” terang dia dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (19/12).
Pramono menjelaskan, sanksi tersebut diberikan karena gedung-gedung tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan perizinan sebagaimana ketentuan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi).
“SP1 kami berikan peringatan keras karena tidak melengkapi perizinannya. Bukan hanya perizinan saja, bangunannya juga tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” tegas Pramono.
Ia menegaskan, tindakan tegas ini diambil menyusul peristiwa kebakaran di Jalan Letjen Suprapto yang menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Pramono tidak ingin kejadian serupa terulang akibat kelalaian pemilik bangunan, khususnya gedung tumbuh, dalam memenuhi persyaratan SLF.
Menurutnya, gedung tumbuh kerap dibangun tanpa dokumen perizinan yang lengkap. Ia menegaskan, sanksi lanjutan akan diberikan apabila pemilik gedung tidak segera melakukan perbaikan fisik maupun administratif setelah SP1 diterbitkan.
“Kalau kemudian tidak dilakukan perbaikan dan melengkapi perizinan, tentunya kami akan beri peringatan berikutnya,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pramono mengaku telah meminta jajarannya melakukan revisi terhadap aturan hukum yang ada, mengingat regulasi saat ini masih membatasi kewenangan Pemprov DKI, khususnya Satpol PP, dalam melakukan pembongkaran bangunan bermasalah.
“Kalau memang dibutuhkan, kami akan memperbaiki Perda atau Pergub tersebut untuk ketertiban bangunan yang ada di Jakarta,” tandasnya.