Indonesiainside.id — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Eka Widodo, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mewajibkan partai politik memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu.
Menurut Eka Widodo atau Edo, putusan MK tersebut akan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mendatang.
“Putusan MK tentu akan menjadi bagian dalam revisi UU Pemilu nantinya. Fraksi PKB siap membahas revisi UU Pemilu,” kata Edo, Selasa (26/5/2026).
MK sebelumnya melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menegaskan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.
Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia terkait penegasan sanksi terhadap partai politik yang melanggar ketentuan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Edo menilai putusan MK menjadi langkah progresif untuk memperkuat partisipasi politik perempuan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
“PKB mendukung penuh putusan MK tersebut. Selama ini PKB selalu memenuhi syarat 30 persen calon perempuan di setiap pemilu,” ujarnya.
Ia menegaskan keterwakilan perempuan di parlemen tidak boleh hanya dipahami sebagai pemenuhan syarat administratif semata, tetapi harus diiringi penguatan kualitas kader perempuan di dunia politik.
Menurutnya, PKB selama ini menyiapkan kader perempuan yang memiliki kapasitas, kemampuan politik, dan keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami menyiapkan kader perempuan terbaik. Mereka bukan sekadar pelengkap kuota, tetapi benar-benar berjuang merebut suara rakyat dan hadir untuk memperkuat representasi perempuan di parlemen,” katanya.
Selain mendukung substansi putusan MK, Edo juga mendorong agar revisi UU Pemilu tetap menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI agar proses pembahasannya berjalan lebih komprehensif.
Ia menilai pembahasan revisi UU Pemilu perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan demi memperkuat sistem pemilu nasional dan menjaga kualitas demokrasi ke depan.
“Revisi UU harus tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga proses pembahasannya dapat berjalan optimal demi memperkuat kualitas demokrasi dan sistem pemilu kita,” tutup Edo.