Indonesiainside.id – Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk memutus akses operasional judi online, seperti konektivitas internet dan sistem pembayaran, harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, kemudahan akses dan terus berkembangnya platform judi daring menjadi tantangan besar dalam memberantas aktivitas ilegal ini.
“Kalau simpul-simpul operasionalnya tidak diputus, aktivitas ini akan terus berlangsung,” ujar Nurul Arifin di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Menurutnya, meskipun penindakan terhadap pelaku judi online penting, namun pemutusan akses yang memungkinkan operasional mereka tetap berjalan jauh lebih krusial. Dirinya juga menyambut baik kolaborasi lintas sektor yang telah dilakukan pemerintah, seperti kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menilai, pengawasan terhadap aliran dana menjadi langkah strategis untuk memutuskan perputaran finansial yang mendukung jaringan judi online. “Pengawasan terhadap aliran dana ini penting untuk memastikan bahwa jaringan pelaku kehilangan kemampuan finansialnya,” jelas Nurul.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa para pelaku judi online sering kali sangat adaptif dan cepat berpindah ke platform baru, sehingga upaya memutuskan akses harus bersifat berkelanjutan dan menyeluruh. Selain pemutusan akses operasional, Nurul Arifin menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang juga harus mendapatkan perhatian yang setara.
Ia mengusulkan agar pendidikan publik tentang risiko sosial dan finansial dari judi online menjadi bagian integral dari strategi pemerintah dalam memberantas praktik ilegal ini. “Tanpa pemahaman yang memadai, godaan untuk terlibat dalam judi online akan terus ada,” kata Nurul.
Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah melibatkan lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi keagamaan dalam program edukasi agar dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sebab, semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, maka pasar bagi para pelaku judi daring akan semakin menyempit.
Oleh karena itu, upaya edukasi masyarakat menjadi kunci jangka panjang untuk menghentikan berkembangnya jaringan judi online. Ia juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi online ini memerlukan konsistensi dan evaluasi rutin.
Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap aktor-aktor utama di balik jaringan judi online harus menjadi prioritas. Ia menekankan bahwa tidak cukup hanya menindak pelaku kecil di lapangan, sementara aktor besar yang mengendalikan jaringan judi daring tetap bebas beroperasi.
“Penindakan tegas terhadap aktor utama harus menjadi prioritas. Jangan sampai hanya pelaku kecil yang terkena dampaknya, sedangkan aktor besar tetap bebas. Ekosistem ini akan terus bertahan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa salah satu strategi utama pemerintah dalam memberantas judi online adalah dengan memutus mata rantai operasional yang mendukung aktivitas ilegal ini. Menurutnya, pendekatan ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online.
Budi Gunawan juga menggarisbawahi pentingnya edukasi publik tentang bahaya judi online untuk menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan resistensi komunitas terhadap godaan judi online, diharapkan praktik ilegal ini dapat berkurang secara signifikan.
Pemberantasan judi online memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya melibatkan pemutusan akses operasional dan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga edukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Kolaborasi antara berbagai sektor, baik pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan, menjadi kunci untuk menciptakan kesadaran kolektif yang dapat menanggulangi masalah ini dalam jangka panjang.