Indonesiainside.id, Jakarta – Wacana penambahan masa jabatan presiden dianggap sebagai gagasan yang nyeleneh. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, melihat usulan itu tak relevan dan tidak memiliki urgensi bagi negara.
“Sangat tidak relevan, tidak urgen untuk membahas itu. Karena bagaimanapun juga, kita harus menjadi bangsa yang taat pada konstitusi,” kata Zuhro, Ahad (24/11).
Dia menuturkan, konstitusi telah mengatur batasan dua periode masa jabatan kepala negara. Sementara, opsi amendemen yang bergulir saat ini dinilai Zuhro tak pantas dipakai untuk mengakomodasi wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu.
Menurut dia, masih banyak hal penting lain daripada membahas perpanjangan maupun pemangkasan masa jabatan presiden. “Kalau (perpanjangan masa jabatan presiden) ini sampai terjadi, ini akan menjadi preseden buruk,” ujar Zuhro.
Dia mengatakan, yang tidak setuju dengan wacana penambahan masa jabatan presiden itu bukan hanya para pakar ilmu politik sepertinya. Penolakan juga datang dari masyarakat awam. Itulah sebabnya, sejak era pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), wacana semacam itu ditentang.
Kala itu, ada wacana menambah hak memperoleh masa jabatan sebanyak tiga periode bagi presiden. Responsnya, publik menentang tegas wacana tersebut. Untuk menghindari hal serupa, Zuhro minta wacana ini tak dilanjutkan. Apalagi dibahas hingga ke tahap amendemen.
“Kalaupun ada pembahasan amendemen, itu membahas hal-hal yang tidak untuk memperpanjang periode presiden, tidak bisa seperti itu,” kata Zuhro. (AIJ)