Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi. Pencabutan Perpres 10 Tahun 2021 yang salah satu lampirannya soal izin minuman keras adalah peringatan bagi penguasa agar jangan sekali-kali membuka izin itu.
Penolakan Fraksi PKS terkait Perpres izin investasi minuman keras (miras) untuk mengingatkan kesalahanpahaman pemerintah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.
Menurut dia, legalisasi industri miras dengan memasukkannya sebagai daftar investasi positif jelas menimbulkan mudarat bagi masa depan bangsa. Fraksi PKS bersama sejumlah Fraksi di DPR mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam Prolegnas.
“Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia sehat fisik, pikiran, mental dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibmas,” ungkap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini berharap semoga pencabutan aturan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan sekali-kali membuka investasi dan industri miras karena kepentingan pragmatisme ekonomi.
“Pancasila dan konstitusi, harus selalu dijadikan pedoman dan panduan arah kebijakan pemerintah dan negara,” katanya.
Presiden akhirnya mencabut aturan baru legalisasi investasi miras skala industri hingga eceran dan kaki lima yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.(EP)