Indonesiainside.id – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menyelidiki indikasi pencucian kayu ilegal atau timber laundering yang diduga menjadi bagian dari aktivitas pembalakan liar di wilayah Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) pada kawasan terdampak banjir di Sumatera Utara. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap keterkaitan aktivitas ilegal tersebut dengan kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Yazid Nurhuda, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyidikan terhadap PHAT milik terduga berinisial JAM guna menelusuri jejaring pelaku yang lebih luas serta mengungkap modus operandi kejahatan kehutanan yang dilakukan secara terorganisir.
“Saat ini, Penyidik sedang melakukan pengembangan penyidikan terhadap dua PHAT lainnya yaitu terduga M dan terduga AR. Peran terduga M masih terkait dengan penyidikan terhadap saudara JAM. Disinyalir saudara M yang juga sebagai pemilik PHAT MN turut berperan sebagai pengurus yang menerima kayu bulat illegal dari PHAT saudara JAM. Sedangkan terduga AR terindikasi kuat melakukan kegiatan pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin di luar PHAT,” kata Yazid saat dikonfirmasi dari Jakarta, dikutip ANTARA, Senin (15/12).
Indikasi pelanggaran tersebut diperkuat dengan hasil analisis citra pada 5 Agustus 2025 yang menunjukkan adanya aktivitas penebangan pohon di luar peta areal PHAT milik AR di kawasan hulu Sungai Batang Toru seluas sekitar 33,04 hektare. Padahal, dari total luas areal PHAT AR sekitar 45,2 hektare, area yang terbuka hanya sekitar lima hektare.
“Selain itu Terduga saudara AR disinyalir juga melakukan pencampuran dan pengangkutan kayu ilegal yang ditebang dari luar areal PHAT dan kayu dari dalam areal PHAT untuk memuluskan hasil hutan kayu ilegal tersebut masuk ke pasar resmi. Modus Pencucian Kayu (timber laundering) ini menjadi fokus utama kami,” jelasnya.
Dalam proses penindakan, Ditjen Gakkum Kemenhut juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan kegiatan ilegal pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa hak atau persetujuan dari pejabat berwenang. Barang bukti tersebut meliputi sekitar 60 batang kayu bulat, 150 batang kayu olahan, satu unit alat berat ekskavator, satu unit buldozer dalam kondisi rusak, satu unit truk pelangsir kayu yang juga rusak, dua unit mesin belah, satu unit mesin ketam, serta satu unit mesin bor yang ditemukan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) PHAT atas nama JAM.
Tak hanya itu, tim Gakkum Kemenhut juga menyisir lokasi lain di luar areal PHAT JAM dan menemukan satu unit alat berat ekskavator serta sebaran kayu bulat yang diduga merupakan bagian dari aktivitas PHAT JAM. Lokasi temuan tersebut berada di kawasan hutan hulu Sungai Batang Toru, sekitar delapan kilometer dari TPK PHAT JAM.
Seluruh barang bukti telah disegel oleh penyidik Gakkum. Sementara itu, alat berat ekskavator beserta kayu bulat dan kayu olahan berhasil diamankan dan dititipkan di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan untuk kepentingan penyidikan lanjutan.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho juga menyoroti maraknya praktik pencucian kayu ilegal yang disamarkan menjadi legal melalui penyalahgunaan sistem penatausahaan hasil hutan kayu. Praktik tersebut dinilai sebagai bagian dari kejahatan pembalakan liar yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis.
“Kolaborasi dengan para pihak mitra kerja penegakan hukum dalam menggerakkan ekosistem Gakkum terus ditempuh. Termasuk dalam upaya penertiban kawasan hutan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di bawah koordinasi Menteri Pertahanan,” tutupnya.