Indonesiainside.id – Kejaksaan Agung mengungkap peran dua mantan pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan perangkat teknologi pendidikan (Chromebook) dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022.
Kedua tersangka tersebut adalah SW (Sri Wahyuningsih), yang pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020–2021, serta MUL (Mulyatsyah), eks Direktur Sekolah Menengah Pertama di direktorat yang sama pada periode yang juga berlangsung di tahun 2020–2021.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (15/7) malam, menjelaskan bahwa keduanya terlibat aktif dalam proses pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berdasarkan arahan dari Menteri Nadiem Makarim.
“Dalam rapat Zoom meeting tersebut, NAM memerintahkan melaksanakan pengadaan TIK tahun 2020–2022 menggunakan Chrome OS dari Google, sedangkan saat itu pengadaan belum dilaksanakan,” ujar Qohar.
Qohar memaparkan bahwa pada 30 Juni 2020, SW menginstruksikan BH, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Direktorat SD Kemendikbudristek, untuk segera menindaklanjuti arahan penggunaan sistem Chrome OS dengan metode pengadaan e-katalog. Namun, BH kemudian digantikan oleh WH karena dinilai tidak mampu mengeksekusi instruksi tersebut.
Pada malam hari di tanggal yang sama, WH menerima perintah dari SW untuk segera melakukan pemesanan setelah berkomunikasi dengan IN, perwakilan penyedia dari PT Bhinneka Mentari Dimensi.
Tak berhenti di situ, SW juga meminta agar metode pengadaan diubah dari e-katalog menjadi melalui platform SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Selain itu, SW menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) bantuan pemerintah untuk pengadaan TIK di jenjang SD, dengan paket pengadaan sebesar Rp88.250.000 per sekolah untuk 15 unit laptop dan satu unit konektor, bersumber dari dana transfer Satuan Pendidikan Kemendikbudristek.
SW kemudian menyusun Juklak untuk tahun anggaran 2021 sebagai kelanjutan dari pengadaan TIK berbasis Chrome OS.
Sementara itu, MUL juga diketahui merespons arahan serupa dari Mendikbudristek. Pada tanggal yang sama, ia memerintahkan HS selaku PPK di Direktorat SMP agar melakukan pengadaan TIK melalui penyedia tunggal, yakni PT Bhinneka Mentari Dimensi, dengan sistem operasi Chrome OS.
“MUL membuat Juklak Pengadaan Peralatan TIK SMP Tahun 2020 yang mengarahkan Chrome OS untuk pengadaan TIK Tahun Anggaran 2021–2022 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 yang dibuat oleh Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek,” jelas Qohar.
Dengan rangkaian tindakan tersebut, Kejaksaan menetapkan SW dan MUL sebagai tersangka bersama dua pihak lainnya, yaitu JT (Jurist Tan), Staf Khusus Mendikbudristek periode 2020–2024, serta IBAM (Ibrahim Arief), mantan konsultan teknologi di kementerian yang sama.
Keempat individu tersebut dikenakan jerat hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau secara alternatif Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.