Oleh: Eko P
Indonesiainside.id, Kupang – Pengamat hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tube Helan, SHum mendukung dilakukannya amendemen terbatas terhadap UUD 1945 pada pembahasan GBHN.
“Saya sangat setuju. Memang diperlukan adanya GBHN agar pembangunan bangsa ini lebih terarah dan terencana,” kata Johanes Tuba Helan seperti dilansir Antara di Kupang, Jumat (16/8).
Dia mengemukakan pandangan itu, menjawab pertanyaan seputar wacana amendemen terbatas UUD 1945, pada pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wacana amandemen terbatas itu mulai muncul kembali dalam Kongres V PDI Perjuangan di Denpasar, Bali.
Menurut dia, saat ini memang perlu amendemen UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk menetapkan GBHN.
Dia menambahkan, dengan memberikan kewenangan pada MPR untuk menetapkan GBHN, tidak berarti MPR dapat menjadi lembaga tinggi negara.
“Amendemen terbatas memberikan kewenangan pada MPR untuk menetapkan GBHN, tetapi tidak berarti MPR menjadi lembaga tertinggi negara,” katanya.
Kondisi ini karena dalam negara demokrasi hanya dikenal lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat,” katanya menjelaskan.
Sebelum ini, pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menegaskan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sama dengan mengembalikan MPR menjadi lembaga yang lebih tinggi dari lembaga lain.
“Saya tidak menggunakan kata yang tertinggi, tapi kalau dalam sistem presidensial GBHN kembali dihidupkan, maka MPR yang memiliki kewenangan atas GBHN seolah-olah menjadi lembaga yang lebih tinggi daripada lembaga negara lainnya,” ujar Oce.
Bila MPR memiliki posisi yang lebih tinggi dari lembaga yang lain, Oce kemudian mempertanyakan apakah kekuasaan yang lain kemudian harus mengikuti MPR dalam membuat kebijakan.
“Ini adalah pertanyaan yang menurut saya perlu diklarifikasi. Karena tidak hanya untuk kekuasaan presiden, tapi juga untuk kekuasaan lembaga-lembaga yang lain,” jelas Oce.
(EP)