Indonesiainside.id, Jakarta – PT Perkasa Internusa Mandiri selaku pengembang rumah toko (ruko) di kawasan Lodan Center, Ancol, Jakarta Utara, digugat oleh penghuni ruko di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal itu dilakukan lantaran penghuni ruko tidak diberikan akses masuk setelah menunda untuk membayar Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL).
Padahal, penghuni ruko di kawasan tersebut selalu membayar IPL rutin setiap bulannya. Tetapi, fasilitas parkir tak diberikan secara maksimal oleh pengelola. Sehingga para penghuni menunda pembayaran IPL tersebut sampai akses masuk dan parkir kendaraan tidak diberikan. Hal itu diutarakan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Daniel Hutabarat.
“Walaupun IPL belum dibayar, kunci itu tidak boleh diblokir, harus tetap masuk karena apa itu tanah hak milik kita, kita berhak untuk masuk. Apabila itu dicabut akan ada pelanggaran hak asasi manusia karena tidak bisa masuk ke rumah sendiri. Kemudian, dikomersilkan menjadi setiap jam, dia masuk ke dalam rumahnya sendiri,” ujarnya di lokasi, Rabu (27/11).
Daniel menuturkan, para penghuni melakukan gugatan karena merasa PT Perkasa Internusa Mandiri melakukan pengelolaan kawasan tersebut secara ilegal. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Daniel menyatakan bahwa kliennya merasa mendapat perlakuan yang berbeda dari pengelola. Pasalnya, ada beberapa warga lain yang juga penghuni namun telat membayarkan namun tetap mendapat akses.
“Kronologisnya sudah bermusyawarah dengan supervisor, tapi mereka tidak menanggapi, malah mereka istilahnya menantang dalam cara apapun mereka (pengelola) ikut. Itu aja,” paparnya.
Ia berharap, dari hasil sidang ini pengelola mampu mengembalikan akses masuk dan parkir ke rumahnya. Selain itu, dia juga meminta pengelolaan sarana, prasarana, dan utilitas diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
“Pengelolaan itu harus diserahkan kepada pemda karena dia sudah tidak ada kewenangan, apabila pengelola sudah selesai melakukan pembangunan semua utilitas umum, jalan umum, semua harus diberikan kepada pemda. Nah itu belum diserahkan,” tuturnya.
Mengenai agenda hari ini, mendengarkan keterangan para saksi terkait perkara tersebut. Ada tiga saksi yang dihadirkan pada sidang kali ini. Sidang selanjutnya, para penghuni ruko bakal menghadirkan tiga orang saksi dengan agenda menggali keterangan.
Saksi yang dibawa penggugat nantinya sebanyak 3 orang, 1 diantaranya saksi ahli dari Badan Perlindungan Konsumen Indonesia. Adapun sidang lanjutan akan digelar pada pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (PS)