Indonesiainside.id – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, dijadwalkan membacakan nota pembelaan (pleidoi) atas tuntutan 18 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan.
Sidang pleidoi akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6), pukul 10.00 WIB. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, persidangan berlangsung di ruang sidang Muhammad Hatta Ali dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah.
Dalam agenda tersebut, nota pembelaan akan disampaikan langsung oleh Nadiem secara pribadi dan dilanjutkan oleh tim kuasa hukumnya. Pengadilan juga akan menyiarkan jalannya persidangan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sebelumnya, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp5,67 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, tuntutan tersebut diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.
Dalam perkara ini, Nadiem didakwa terlibat dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Jaksa menilai pelaksanaan pengadaan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan serta melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini disebut mencapai Rp2,18 triliun. Nilai tersebut terdiri atas kerugian sekitar Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan serta sekitar 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp621,39 miliar terkait pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.
Jaksa juga mendakwa bahwa Nadiem menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian besar sumber dana tersebut disebut berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.
Perkara ini turut menyeret sejumlah pihak lain yang diadili dalam berkas terpisah, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara itu, satu terdakwa lainnya, Jurist Tan, hingga kini masih berstatus buron.
Atas dakwaan tersebut, Nadiem dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.