Oleh : Eko P |
BKN seharusnya melaksanakan putusan MA soal honorer. Penolakan putusan tersebut merupakan bentuk pembangkangan atas hukum dan negara.
Indonesiainside.id, Jakarta — Honorer K2 dan Non K (Non Kategori) bakal menempuh langkah hukum dan upaya interpelasi ke DPR RI atas penolakan pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan honorer usia 35 tahun keatas mengikuti tes CPNS.
Langkah ini disambut baik oleh anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Nizar Zahro. Menurutnya upaya ini patut ditempuh dan Komisi X menyatakan kesiapannya menerima.
“Sebagai anggota DPR RI di komisi X yang membidangi masalah pendidikan, kami juga akan meminta penjelasan kepada pemerintah,” kata Nizar Zahro kepada Indonesiainside, Kamis (7/2).
Sikap Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang enggan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan batas usia 35 tahun untuk honorer mengikuti seleksi PNS patut disesalkan. Sebab putusan tersebut sudah final.
“BKN harus melaksanakan putusan hukum tersebut,” tegasnya.
Ditambahkannya, Presiden Jokowi harusnya bisa bersikap tegas kepada aparatur negara di bawahnya. “Sebab bila presidennya bisa bersikap tegas dan mendengar aspirasi guru honorer tentu masalah semacam ini tidak akan terjadi,” ujarnya.
Sebagai negara hukum tentu hukum berada diatas segalanya. Tidak mematuhi putusan MA merupakan bentuk dari pembangkangan terhadap hukum dan negara. Terlebih lagi para honorer yang menggugat ke MA mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan secara adil.
“Terlebih lagi mereka sudah lama mengabdi pada negara dengan mendidik generasi bangsa. Membatasi mereka mengikuti seleksi PNS sama saja dengan tidak menghargai pengabdian mereka,” tegas Politisi Partai Gerindra asal Madura ini.
Dengan adanya putusan MA tersebut maka seleksi PNS yang memarginalkan para guru honorer akibat aturan batas usia 35 tahun, menjadi tidak fair. Sebab ada hak keikutsertaan dari pihak lain yang tidak dipenuhi oleh BKN. Sehingga perlu adanya solusi dengan tidak mengabaikan putusan MA tersebut.
“Diantara solusinya adalah membuka kembali seleksi PNS dikhususkan kepada para guru honorer atau mengulang kembali seleksi PNS bagi pendaftar umum maupun pendaftar dari guru honorer,” pungkas Ketua Umum DPP SATRIA ini.
Teguh Supriyanto Ketua FKGTT/PTT Jatim juga memprotes pemerintah dalam hal ini BKN yang menolak putusan MA tersebut. Hal itu bisa dikategorikan tindakan melawan hukum. Juga memberikan contoh yang tidak baik kepada rakyat.
“Bagaimana rakyat mau taat hukum jika pemerintah sendiri melanggarnya. Harusnya jika BKN ingin menolak putusan tersebut, melalui cara hukum pula, entah menggugat atau mekanisme hukum lainnya,” tegasnya.
Seperti diketahui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 74/P/HUM/2018 mengabulkan sebagian gugatan guru honorer. Dalam putusan tersebut, majelis hakim berpendapat, persyaratan dalam PermenPAN-RB 36/2018 itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dibatalkan.
Dengan keputusan itu, rekrutmen CPNS untuk formasi guru honorer tidak dibatasi usia 35 tahun. Mengingat, rerata usia guru honorer di atas 35 tahun dengan masa pengabdian belasan hingga puluhan tahun.
Namun belakangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak melaksanakan putusan itu. “Keputusan itu terkait dengan rekrutmen yg kemarin. Putusan MA tidak bisa dieksekusi pemerintah karena proses sudah selesai,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (EPJ)