Indonesiainside.id – Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menjadi sorotan tajam setelah lambat merilis data resmi terkait ratusan personel militer yang mengalami cedera dalam perang melawan Iran. Langkah penundaan informasi publik ini memicu tuduhan bahwa militer AS sengaja menutupi fakta lapangan dari publik internasional.
Spekulasi tersebut dibantah keras oleh Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell. Lewat unggahan di media sosial X, Parnell mengonfirmasi bahwa hampir 100 anggota militer AS mengalami cedera dalam berbagai tingkatan sejak 7 Juli 2026. Ia meluruskan laporan New York Times dan menegaskan bahwa sebanyak 96 persen dari tentara yang terluka, sebagian besar akibat gegar otak ringan, sudah kembali beroperasi di lapangan.
Keterlambatan pembaruan data korban cedera non-fatal diakui terjadi pada Sistem Analisis Korban Pertahanan (DCAS) serta kanal komunikasi Komando Pusat AS (CENTCOM). Parnell menegaskan bahwa penundaan publikasi data korban bukan bentuk kekalahan atau upaya menutup-nutupi, melainkan strategi mutlak untuk melindungi keselamatan lebih dari 50.000 pasukan AS yang disiagakan di kawasan Timur Tengah.
Menurut Parnell, membagikan informasi real-time mengenai kondisi korban tak mematikan kepada media sama saja dengan menyetor data intelijen segar kepada pihak musuh. Informasi cepat mengenai dampak serangan dapat dimanfaatkan lawan untuk mengukur efektivitas gempuran dan membahayakan posisi pasukan yang masih bertugas.
Data resmi DCAS menunjukkan bahwa evaluasi medis berkala memang memerlukan proses birokrasi dan peninjauan bertahap selama berhari-hari hingga berminggu-minggu sebelum dicatat secara resmi. Meski lambat, data sistem tersebut terus diperbarui secara konsisten. Pembaruan data terbaru mencatat tambahan empat tentara tewas dan 20 personel lainnya terluka, menyusul insiden gempuran rudal Iran ke Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania serta wilayah Irak Utara.
Pihak Pentagon memastikan bahwa transparansi tujuan dan tindakan tegas militer Amerika Serikat di medan konflik Iran tetap disampaikan secara berkala melalui saluran resmi pemerintah, termasuk pernyataan terbuka dari Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. (Nto)