Indonesiainside.id, Jakarta – DPR RI meminta BUMN bidang pertanian dan perikanan berbenah. Memperbaiki tata kelola agar berproduksi secara maksimal dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan, BUMN sejatinya didirikan untuk mendukung perekonomian nasional melalui pengembangan beragam sektor, dalam hal ini pertanian, kelautan dan perikanan. Sehingga bisa menjadi agent of development dan mengambil posisi untuk menjadi keuntungan bagi negara.
“BUMN harus menjalankan bisnis dengan mengikuti tata kelola good governance,” ungkap Sudin saat RDP dengan PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT. Berdikari, PT. Perindo, PT. Perinus, PT. RNI dan PT. Garam, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Dia lantas menyoroti problem utama BUMN bidang ini terletak pada masalah tata kelola dan profesionalitasnya. Padahal ia yakin jika ini dikelola secara baik, maka akan selaras dengan mendapat output yang baik pula.
Ia juga menyoroti seharusnya antar BUMN tidak tumpang tindih agar bekerja secara efektif. Perlu ada langkah strategis bagi seluruh BUMN bidang pertanian dan kelautan perikanan untuk dapat meningkatkan kinerjanya
“Problem utama yang dihadapi BUMN terletak pada masalah tata kelola dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut profesional sama dengan swasta. Adapun tumpang tindih kebijakan dan regulasi adalah permasalahan yang menyebabkan komunikasi antara Kementerian dan BUMN jadi kurang sejalan,” jelas Sudin. (*/Dry)