TANGERANG SELATAN – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
Salah satunya seperti yang digagas oleh Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) dengan menyediakan ruang laktasi. Kemudian dibentuk dan disiapkannya ruang bagi Satuan Tugas Pencengahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Langkah ini sebagai upaya pencegahan dan penanganan terjadinya kekerasan seksual.
Tak hanya itu, juga dilakukan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupa penyaluran dana zakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Kami mengapresiasi Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) ITB-AD atas berbagai komitmennya dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami berharap, para civitas akademika ITB-AD dapat menjadi perpanjangan tangan kami untuk mendukung berbagai program dan kebijakan terkait perempuan dan anak,” ujar Menteri PPPA dalam Stadium General PSIPP ITB-AD, di Tangerang Selatan, Senin (18/3/2024).
Isu perempuan dan anak sangatlah kompleks dan multisektoral sehingga dibutuhkan campur tangan banyak pihak dalam menuntaskannya. Meski sudah ada regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta afirmasi peningkatan kesetaraan gender. Namun, berbagai data dan indeks masih menunjukkan adanya kesenjangan terhadap perempuan.
“Mari kita bersinergi, bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan ruang yang adil bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita bergerak dan melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Menteri PPPA.
Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, perlindungan perempuan merupakan salah satu program pembangunan yang penting untuk dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, hingga saat ini masih ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang Selatan, pada 2022 terdapat 315 kasus kekerasan yang dilaporkan. Angka ini meningkat pada 2023, yaitu 335 laporan kasus kekerasan.
Pilar memaparkan, program bantuan zakat kepada anak dan perempuan yang mengalami kekerasan merupakan wujud sinergi pentahelix dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Korban yang mendapatkan bantuan di antaranya, korban pelecehan seksual, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan korban inses/hubungan sedarah.
Pada 2024, ada 1 (satu) kasus yang sudah diberikan bantuan melalui Baznas Kota Tangerang Selatan, yaitu korban inses di salah satu kelurahan. “Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.