Oleh: Suandri Ansah |
Kepolisian menempati hampir seperempat dari laporan yang ada
Indonesiainside.id, Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya dalam Periode Bulan Januari sampai Desember 2018 menerima Laporan Masyarakat sebanyak 336 orang.
Dari sejumlah laporan tersebut lokasi instansi terlapor masih didominasi di Kawasan Provinsi DKI Jakarta dengan presentase Instansi Terlapor sebanyak 69,3 persen atau sebanyak 233 Laporan.
Sisanya semua tersebar merata di wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, berurutan lokasi instansi terlapor setelah Provinsi DKI Jakarta adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor.
Kemudian Kota Depok Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan. Satu catatan untuk Kota yang disebutkan terakhir dikarenakan wilayah Polda Metro Jaya mencakup Kota Tangerang Selatan
“Ini untuk mempermudah koordinasi di jajaran Polda, maka masuk ke wilayah kerja Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya,” ujar Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, M. Arief Wibowo di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (31/1).
Ombusdman mengungkapkan bahwa Kepolisian menempati hampir seperempat dari laporan yang ada dengan presentase laporan 22,4 persen. Di urutan kedua ada pada sektor Agraria atau Pertanahan sebesar 20,4 persen.
Permasalahannya di seputar pelayanan Kepolisian baik itu yang diselenggarakan oleh SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) maupun Satpas (Satuan Administrasi Pelayanan SIM).
“Pelayanan ini menjadi substansi yang paling sering diadukan oleh masyarakat,” ujar Arief.
Meski demikian, lanjutnya, kepolisian termasuk instansi yang paling kooperatif saat diperiksa oleh Ombudsman.
“Hampir 80 persen mereka datang ke Ombudsman untuk memberikan keterangan dibanding instansi lain yang harus melalui beberapa kali pemanggilan,” kata Arief. (Kbb)