Indonesiainside.id – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, refleksi terhadap perjalanan panjang bangsa ini menjadi penting. Meski telah delapan dekade merdeka, Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensional baik di ranah domestik maupun global. Dalam konteks ini, pembangunan nasional ke depan diarahkan untuk mencapai “Indonesia Emas 2045”,sebuah visi besar menyongsong satu abad kemerdekaan.
Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” menjadi pijakan Presiden terpilih dalam membangun arah strategis pemerintahan mendatang. Guna mewujudkan hal tersebut, ditetapkanlah delapan misi pembangunan yang dirumuskan dalam Asta Cita dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Namun, jalan menuju visi besar ini penuh tantangan. Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Tri Widodo Wahyu Utomo, menggarisbawahi berbagai permasalahan yang masih membelit Indonesia dalam Pelatihan Khusus Analis Kebijakan (KAK) Angkatan XLV dan XLVI yang digelar secara daring, Selasa.
“Kesenjangan akses ke lapangan pekerjaan dan upah minimum di beberapa daerah, kualitas pendidikan juga masih menjadi permasalahan tersendiri, Gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, dan infrastruktur yang masih belum merata adalah beberapa permasalahan yang dihadapi bangsa ini,” urainya dalam keterangan resmi, Kamis (03/7).
Meskipun demikian, menurut Tri Widodo, Indonesia memiliki potensi besar yang dapat menjadi modal penting, yakni bonus demografi. Jika dikelola dengan cermat, potensi ini mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bonus demografi salah satunya menjadi kelebihan bangsa ini yang dapat dieksplorasi dan diarahkan dengan maksimal dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat melalui kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah. Peran menghasilkan kebijakan tersebut menjadi tugas Analis Kebijakan yang menjadi jembatan antara visi misi dan realitas,” ujarnya.
Tri Widodo menegaskan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah.
“Diibaratkan ‘man behind the gun’ dibalik kebijakan-kebijakan yang ada. Sebagus apapun kebijakan tersebut, sehebat apapun instrumen yang digunakan dan dihasilkan maka belum tentu tepat sasaran apabila bukan digunakan oleh pembidik yang andal. Maka sebagai man behind the gun tersebut, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan harus meningkatkan kapasitas, berlatih, dan mengasah kemampuan baik di pelatihan ini dan di berbagai pelatihan strategis lainnya,” lanjutnya.
Pelatihan ini secara resmi dibuka dengan laporan penyelenggaraan oleh Direktur Pembelajaran Teknis dan Fungsional yang diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Ria Veriani. Ia pun turut menjelaskan struktur pelatihan ini terdiri dari 102 Jam Pelajaran (JP) yang berlangsung selama 18 hari kerja secara daring.
“Pelatihan ini akan dilaksanakan secara daring, paralel 2 angkatan mulai tanggal 1 s.d. 24 Juli 2025 yang didukung dengan portal e-learning tsk.asnunggul.lan.go.id sebagai fasilitas berbagi informasi, bahan pembelajaran dan evaluasi penyelenggaraan.” paparnya.
Pelatihan ini diselenggarakan mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:
-
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
-
PP Nomor 17 Tahun 2020 (perubahan PP 11/2017) tentang Manajemen PNS;
-
PP Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP di LAN;
-
Peraturan Kepala LAN Nomor 33 Tahun 2015;
-
Surat Edaran LAN Nomor 5/K.1/HKM.02.3/2022;
-
Keputusan Kepala LAN Nomor 94/K.1/HKM.02.2/2023.
“Kami sampaikan bahwa Struktur kurikulum Pelatihan Khusus Analis Kebijakan terdiri dari 102 JP yang dilaksanakan secara e-learning selama 18 hari kerja. Adapun pelatihan ini dipesertai 60 orang yang berasal dari Kementerian/Lembaga sebanyak 33 orang, dan 27 orang dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten,” tutupnya.