IndonesiaInside.id – Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 diperluas.
Rega Felix, Pemohon prinsipal Perkara Nomor 38/PUU-XXIII/2025 sekaligus kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025 mengajukan perbaikan permohonan. Pada pokoknya, Pemohon masing-masing perkara menambahkan pasal yang diuji, batu uji, serta mengubah petitum permohonan.
“Objek norma pasal yang diujinya bertambah yaitu Pasal 3A ayat (2), Penjelasan Pasal 4B dan Penjelasan Pasal 9G karena dianggap memiliki keterkaitan dengan norma pasal lainnya,” ujar Rega belum lama ini.
Dengan demikian, Perkara Nomor 38/PUU-XXIII/2025 menguji Pasal 3A ayat (2) Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5), Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025. Pemohon menggunakan Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), serta Pasal 28C UUD NRI 1945 sebagai batu uji atau pasal-pasal dalam konstitusi yang menjadi dasar pengujian permohonan.
Sedangkan untuk Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan Metha Maranita, yang merupakan istri Rega Felix, pun menambahkan pasal yang diuji sehingga norma-norma yang diuji yaitu Pasal 4B, Pasal 9G, Pasal 87 ayat (5) UU BUMN, Penjelasan Pasal 4B, dan Penjelasan Pasal 9G UU 1/2025. Selain itu, Pemohon menambahkan batu uji yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945.
“Meskipun sebagai ibu rumah tangga tapi sebenarnya juga berstatus sebagai tenaga kesehatan dan juga memiliki latar belakang ilmu kesehatan masyarakat sehingga memiliki concern yang sangat tinggi terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” tutur Rega.
Kerugian negara
Sebelumnya, kedua perkara tersebut mempersoalkan adanya norma-norma yang memisahkan kerugian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan kerugian BUMN sebagai kerugian negara. Menurut para Pemohon, tidak mengkategorikan kerugian Danantara sebagai kerugian negara bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi amanat konstitusi.
Menurut Pemohon, adanya ketentuan yang menyebutkan karyawan Danantara yang termasuk BUMN tetapi dikecualikan sebagai penyelenggara negara menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari terjadi tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara tetapi tidak bisa dikenakan delik tipikor.
Melepaskan kerugian Danantara sebagai BUMN dari kerugian negara dan melepaskan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara mengikiskan rasa takut dari perbuatan korupsi dan sangat rentan disusupi intervensi politik.
Dalam petitumnya Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025 memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3H ayat (2) UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
Sedangkan Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXIII/2025 memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 4B UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (nia)