Indonesiainside.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyoroti pentingnya regulasi yang adil dalam menghadapi perubahan besar akibat disrupsi digital di industri media. Ia menuturkan bahwa disrupsi digital telah menciptakan tantangan baru bagi industri media, terutama terkait dengan distribusi konten di platform digital.
Salah satu langkah untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang dikenal sebagai ‘Publisher Rights‘
“Kita menyaksikan ada hubungan yang asimetris antara publisher atau content creator dengan perusahaan platform digital. Dengan banyak dan beragamnya potensi ekonomi yang dihasilkan, tantangan yang dihadapi oleh konten kreator makin variatif, makin beragam, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual,” jelas Nezar dalam keterangannya, Selasa (1/10).
Ia menambahkan bahwa platform digital semakin dominan dalam mendistribusikan konten sesuai dengan minat audiens, tetapi ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan bagi perusahaan pers. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara publisher dan platform digital dalam hal keuntungan ekonomi.
“Platform digital memiliki kemampuan untuk melakukan distribusi konten sesuai minat audiens sehingga menghasilkan jangkauan yang luas. Tapi penambahan jumlah audiens, dalam praktik layanan platform itu, tidak serta merta meningkatkan pendapatan bisnis perusahaan pers,” tuturnya.
Oleh karena itu, regulasi seperti ‘Publisher Rights’ diharapkan bisa menciptakan keseimbangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah ingin menjamin bahwa informasi yang disebarkan melalui platform digital tetap memiliki standar jurnalisme yang berkualitas.
“Perpres Publisher Rights hadir sebagai kebijakan afirmatif bagi industri pers nasional, yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan keberimbangan posisi antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dalam aspek bisnis atau kita sebut sebagai fair playing field,” jelas Nezar.
Selain itu, ia juga menyinggung aspek kekayaan intelektual, merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dalam Pasal 43 memperbolehkan pengambilan berita aktual dari sumber terpercaya seperti kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, asalkan sumbernya disebutkan dengan jelas.
Namun, menurut Nezar, ada kelemahan dalam aturan tersebut, terutama dalam hal hak ekonomi bagi perusahaan pers. “Ketentuan itu masih memiliki kelemahan, yaitu belum terakomodasinya ketentuan hak ekonomi dari suatu berita sebagai suatu karya sehingga berdampak terhadap sustainability perusahaan pers atau keberlangsungan hidup perusahaan pers,” pungkas dia.