PPATK: Total Perputaran Dana Transaksi Judi Online Capai Rp 517 Triliun Sejak Tahun 2017

Indonesiainside.id – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mencatat bahwa ada 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp 327 triliun sepanjang tahun 2023. Secara total, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai Rp 517 triliun sejak tahun 2017.

Korban di masyarakat tidak hanya orang tua tetapi juga anak-anak. Berdasarkan data demografi, pemain judi online merupakan usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000. Sebaran pemain antara usia antara 10-20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang. Kemudian usia 21-30 tahun sebanyak 13% atau 520.000 orang. Sedangkan usia 30-50 tahun sebesar 40% atau 1.640.000 orang dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang.

Berdasarkan lokasi, Ivan mengatakan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan keterlibatan anak terbanyak dalam judi online.

“Terkait dengan anak yang main (judi online), berdasarkan provinsi, Jawa Barat memang paling tinggi,” kata Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, Jumat (26/7).

Ivan Yustiavandana memaparkan, terdapat 41 ribu anak yang terlibat judi online di Jawa Barat dengan 459.000 transaksi senilai Rp49,8 miliar.

Sedangkan berdasarkan kabupaten/kota, Jakarta Barat tercatat menjadi kota dengan anak terbanyak yang terpapar judi online.

“Di Jakarta Barat, ada 4.300 anak terpapar dengan transaksi Rp9 miliar sekian, dan 68 ribu transaksi,” katanya.

PPATK juga mendata bahwa kecamatan dengan jumlah anak terbanyak terpapar judi online adalah Kecamatan Cengkareng.

“Seribu sekian orang. Tapi, kalau dilihat nilai rupiah transaksinya paling banyak di Karawaci. Jadi, anak-anak yang terdata di Karawaci yang paling banyak melakukan deposit dengan nilai hampir Rp5 miliar,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ivan mengungkapkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak merupakan suatu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi anak untuk keuntungan finansial. Hal ini telah menjadi perhatian banyak pihak termasuk Financial Action Task Force (FATF). Salah satu program kerja FATF adalah kajian pencucian uang terkait Child Sexual Exploitation (CSE).

“PPATK sebagai Head of Delegation Indonesia di FATF tentunya mendukung penuh program FATF dimaksud dan salah satunya dalam bentuk penguatan kerja sama dengan KPAI,” ujar Ivan.

Secara umum UU TPPU Data tentang tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak sulit untuk diperoteh secara spesifik karena kejahatan semacam ini seringkali tersembunyi dan sulit dideteksi.

Namun, beberapa contoh dapat ditemukenali melalui kasus-kasus yang terdokumentasi. Mlsalnya, anak-anak yang dimanfaatkan untuk membuka rekening bank palsu atau untuk melakukan transfer uang dalam skala besar yang mencurigakan.

Kemudian pemanfaatan anak dalam perdagangan manusia. Misalnya anak-anak sering dimanfaatkan untuk tujuan komersial seperti prostitusi atau kerja paksa. Uang yang dihasilkan dari aktivitas ini sering kali dicuci melalui transaksi finansial yang rumit.

Ada juga keterllbatan anak dalam kejahatan organlsasi. Anak-anak dapat direkrut oleh organisasi kriminal untuk melakukan kegiatan seperti pembelian properti atau barang mewah dengan uang hasil kejahatan. Hal ini sering dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut.

Ivan mengatakan permasalahan judi online pada anak ini harus ditangani bersama. Karena itu, PPATK bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan nota kesepahaman sebagai wujud komitmen dan kolaborasi terhadap perlindungan anak dalam konteks kejahatan pencucian uang yang melibatkan anak.

Penandatanganan telah dilakukan Ketua KPAI Ai Maryati Solihah dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor KPAI, Jakarta, Jumat (26/7).

Ketua KPAI. Ai Maryati Solihah mengatakan, Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang KPAI dan PPATK.

“Kami berharap dengan kerja sama ini, kita dapat menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak. Hal ini akan dilakukan oleh KPAI dan PPATK kedepannya,” jelasnya.

“Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak Indonesia dan manipulasi untuk keuntungan finansial,” pungkas Ai Maryati. (nia)

Tinggalkan Komentar