Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon, prihatin dengan nasib para petani dan Pertanian saat ini. Padahal, sepertiga penduduk Indonesia masih bekerja dan hidup dari sektor pertanian.
Meski jumlah petani lebih dari 35 juta, tapi pemerintah mengedepankan isu-isu ekonomi kreatif, ‘unicorn’, ‘decacorn’, Industri 4.0, dan sejenisnya. Petani belum dilihat sebagai potensi yang bisa menggerakkan perekonomian.
“Kelihatan sekali petani dan pertanian masih terpinggirkan, bahkan di level isu sekalipun. Ironisnya, meski di satu sisi Pemerintah gemar menggembar-gemborkan isu ‘ekonomi kreatif’,” kata dia di Jakarta, Ahad (5/1).
Dia memberikan contoh kasus petani yang dikriminalisasi pada 2019 lalu. Dua orang petani, Tengku Munirwan dan Gumarni, secara kreatif mengembangkan benih. Tapi alih-alih mendapat perlindungan, keduanya justeru mendapatkan perlakuan yang tak diinginkan.
Kedua petani itu sebenarnya bukan petani biasa. Gumarni adalah koordinator Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Aceh, sementara Munirwan adalah ketua AB2TI Aceh Utara. Keduanya dijadikan tersangka dan ditahan pada Juli 2019 lalu.
“Meskipun belakangan Polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan bagi keduanya. Tak ada yg lebih ironis dari negeri agraris yg mengkriminalisasi petaninya sendiri,” ucap dia.
Dia menegaskan, sektor pertanian di Indonesia membutuhkan perbaikan segera. Sebab, sudah lama pertumbuhan sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian selalu diposisikan di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kecenderungan itu tak berubah di era pemerintahan Presiden Jokowi.
“Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di era jokowi berturut-turut adalah 3,75 persen (2015), 3,37 persen (2016), 3,87 persen (2017), dan 3,91 persen (2018),” ujar dia.
Padahal, kata dia, di era pemerintahan Presiden SBYudhoyono, sektor pertanian bisa tumbuh di atas angka 4 persen. Pada 2014, misalnya, angka pertumbuhan sektor pertanian masih 4,24 persen. Hal serupa terjadi pada Nilai Tukar Petani (NTP). Pada periode pertama pemerintahan Presiden jokowi, pada 2018 posisi NTP bisa lebih baik dibanding tahun 2014.
Artinya, selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2015 hingga 2017, posisi NTP Indonesia lebih buruk dari 2014. Sebagai catatan, pada 2014 NTP Indonesia 102,03. Namun, secara berturut-turut NTP kita turun di angka 101,59 (2015), 101,65 (2016), dan 101,27 (2017). Baru pada 2018 angkanya melebihi NTP tahun 2014, yaitu 102,39. Untuk tahun ini saya belum mendapatkan angkanya
“Hal berikutnya yg jadi catatan adalah terus melonjaknya impor hasil pertanian kita. Saat ini nilai impor hasil pertanian jauh lebih besar dibanding ekspor,” kata dia.
Impor kita terus meningkat dalam komoditas-komoditas seperti ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Indonesia memang masih surplus dalam beberapa jenis komoditas, seperti biji kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, dan udang.
Namun, tetap saja ada impor pada komoditas-komoditas tersebut. Sehingga, secara keseluruhan defisit kita dalam hal produk hasil pertanian makin membesar.
“Situasi ini harus segera disikapi. Apalagi, salah satu komoditas unggulan kita, kopi, produksinya cenderung stagnan selama 15 tahun terakhir,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani adalah reforma agraria. Lima tahun lalu Pemerintah menjanjikan akan mendistribusikan 9 juta hektare lahan bagi petani. Sayangnya, agenda itu macet.
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sesudah lima tahun berlalu jumlah tanah yang berhasil didistribusikan ke masyarakat ternyata nol hektare. Data ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah.
“Jadi, agenda bagi-bagi sertifikat oleh Presiden dalam dua tahun terakhir terbukti tidak ada kaitannya dgn agenda reforma agraria. Itu bagian dari Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) biasa,” turur Fadli.
Program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona telah ada sejak tahun 1981. Prona bukanlah reforma agraria. Jadi, tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat sebagai bentuk reforma agraria.
Selain itu, lanjut dia, kisruh mengenai 20 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang terancam membusuk dan potensial merugikan negara hingga Rp167 miliar, juga perlu jadi catatan penting. Hingga 2019, ternyata manajemen pangan dan juga data pangan kita masih saja bermasalah.
“Ini seharusnya segera dibenahi agar tak terulang kembali di tahun 2020,” kata dia mengingatkan.
Dia menjelaskan, secara demografis Indonesia masih negara agraris. Namun petani, nelayan, dan peternak masih belum menjadi warga negara utama di negeri ini. Padahal, sebagai negara agraris orientasi pembangunan mestinya adalah petani. Kemakmuran petani seharusnya jadi fokus dan tujuan
“Sebelum Pemerintah bicara mengenai Revolusi Industri 4.0, ‘unicorn’, atau bisnis ‘start up’, mereka seharusnya terlebih dahulu bicara mengenai petani. Jangan sampai negara agraris ini melupakan petaninya sendiri,” ucap dia. (*/Dry)