Indonesiainside.id, Jakarta – Semua partai politik (parpol) peserta pemilu seharusnya mendapat bantuan dana dari pemerintah. Namun, bantuan dari pemerintah hanya diperuntukkan bagi parpol yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) atau mendapat kursi di parlemen.
Padahal dalam Undang-Indang tentang Partai Politik, yang menjadi acuan adalah hitungan dukungan proporsional suara saat pemilu. Tujuh parpol yang tidak lolos parliamentary threshold pun menuntut keadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Maka, kalau mau adil, mestinya tidak usah ada embel-embel, partai politik yang tidak lolos harusnya dihitung juga,” kata Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1).
Tujuh pimpinan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Mereka membahas catatan terkait Pemilu serentak 2019. Namun ketujuh perwakilan parpol tersebut kecewa ketika membicarakan dana bantuan pemilu dari pemerintah.
“Kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Menurut dia, suara gabungan parpol nonparlemen tidak patut disepelekan. Jika ketujuh partai tersebut digabungkan, maka dapat mengkalkulasi suara nasional sebesar 11 persen lebih dari suara nasional. Bahkan suara tersebut dapat menjadi fraksi sendiri di DPR jika dibolehkan dalam UU.
“Tapi ini tidak apa-apa selama ada ikhtiar perubahan ke depan, adil serta mendapat perhatian dan perlakuan yang sama. Tadi Pak Mendagri memerhatikan ini dan memerintahkan Dirjennya untuk mencatat,” katanya. (Aza)